Aspihani: Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banjar Pemekaran Gambut Raya Belum Memenuhi Syarat Terlalu Dini

Print Friendly, PDF & Email
Foto Aspihani Ideris (internet)

suarakalimantan.com – Martapura // Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banjar, H. Abdul Razak, S.IP., M.AP. yang menyebutkan bahwa pemekaran Kabupaten Gambut Raya belum memenuhi persyaratan untuk dimekarkan dari Kabupaten Banjar, mendapat reaksi keras dari Sekretaris Panitia Pemekaran Gambut Raya, H. Aspihani Ideris, S.AP., SH., MH.

Dalam klarifikasinya, Sekretaris Panitia Pelaksana Pemekaran Gambut Raya, Aspihani Ideris kepada sejumlah awak media, Jum’at (07/09/2022) menegaskan bahwa persyaratan yang di syaratkan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah dipenuhi oleh Panitia Palaksana Pemekaran Kabupaten Gambut Raya tersebut. Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banjar Pemekaran Gambut Raya belum memenuhi syarat dinilai terlalu dini.

“Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banjar, Abdul Razak yang menyatakan bahwa pemerakan Gambut Raya belum memenuhi syarat secara administrasi merupakan pernyataan yang terlalu dini. Sebaiknya anda (red Abdul Razak) benar-benar mempertanyakan dulu sebelum berstepmen yang tidak jelas sehingga terkesan melemahkan kinerja panitia” ucap Aspihani via call WhatsApp, Jum’at (7/10/2022).

Syarat yang disebutkan saudara Abdul Razak harus melalui musyawarah desa itu merupakan tahapan, bukan syarat mutlak. Hal demikian sesuai UU No 23 tahun 2014 tersebut, ucap Aspihani.

Baca Juga:  Kapolda Kalsel Himbau Agar Shalat Ied Di Rumah Saja

Dia menegaskan, secara administrasi Gambut Raya sudah memenuhi syarat, dengan mendirikan daerah otonom baru. Tinggal persetujuan pemerintahan daerah saja lagi.

“Tahapan mendesak sesuai syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom yang kami perlukan adalah persetujuan DPRD kabupaten dan bupati Banjar. Karena kami sangat yakin DPRD dan Gubernur Kalsel dipastikan menyetujuinya. Dari itulah kami berkirim surat ke DPRD Banjar untuk di tindaklanjuti,” tegas Dosen Fakultas Hukum UNISKA ini.

Iapun menegaskan, bahwa pengajuan pemekaran Gambut Raya tersebut bukan kehendak sekelompok tokoh saja, melainkan keinginan dari 80% lebih warga di enam kecamatan wilayah Gambut Raya.

“Panitia bekerja sesuai aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43,” ucap Aspihani.

Dijelaskannya mengapa Gambut Raya ingin memekarkan diri dari Kabupaten Banjar, secara administratif Gambut Raya memiliki 105 desa dari enam kecamatan meliputi, Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Beruntung Baru dan Tatah Makmur berpenduduk mencapai 300 ribu jiwa dengan luas wilayah sekitar 50.180 kilometer persegi atau sekitar 50.180 ha.

Baca Juga:  PMII Serbu DPRD Banjar

Latar belakang lain yang menguatkan pemekaran Gambut Raya, sebutnya, karena jarak tempuh ke ibukota mencapai 40 km lebih, bahkan terhalang wilayah Kota Banjarbaru, “Gambur Raya sangat wajar untuk dimekarkan,” tegasnya.

“Sebaiknya, tidak perlu menyatakan, bahwa Gambut Raya tidak memenuhi syarat. Elegannya hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibuatkan surat yang di rekomendasikan ke panitia pelaksana pemekaran Gambut Raya, untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi,” pintanya.

Alasan dia langsung memberikan klarifikasi, karena jangan sampai permasalahan tersebut dipublikasikan ke media, karena ini bisa menjadi boomerang bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Gambut Raya. Soalnya, menimbulkan kesan panitia Gambut Raya seakan-akan dianggap tidak bisa bekerja maksimal.

“Ini sama melemahkan semangat perjuangan kawan-kawan. Ingat, saudara Abdul Razak adalah wakil rakyat Gambut Raya yang dipilih warga Gambut Raya,” bebernya.

Dikatakan pula, musyawarah desa tersebut adalah merupakan tahapan dan itupun sudah dilaksanakan walau belum maksimal secara menyeluruh. “Yang terpenting itu adalah kesepakatan bersama DPRD Banjar dan Bupati Banjar untuk memberikan persetujuan dan rekomendasi. Untuk musyawarah desa sudah kami laksanakan, walau belum menyeluruh. Insya Allah dokumen hasil musdes tinggal diserahkan kepada Bupati dan DPRD Banjar dalam waktu dekat ini, sehingga saudara Abdul Razak tidak berasumsi lagi bahwa pemekaran Gambut Raya tidak memenuhi syarat,” ucap Aspihani.

Baca Juga:  Partai Allah Ala Amin Rais Dinilai Hanya Omong Kosong

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banjar, Abdul Razak ketika dikonfirmasi ulang oleh awak media ini mengatakan, sebetulnya dia tidak bermaksud menyatakan Gambut Raya belum memenuhi syarat secara administrasi.

Tetapi dia bermaksud ingin menyampaikan, silakan dokumen pemekaran Gambut Raya disampaikan ke Pemerintah Daerah dan DPRD Banjar, setelah itu pihaknya dapat membahas persetujuan secara bersama. Karena mekanisme memang demikian.

“Semua itu ‘kan aspirasi masyarakat, kami siap memberikan dukungan,” tegas Abdul Razak.

Abdul Razak juga mengutip masukan dari salah satu tokoh banua, bahwa Gambut Raya berdasarkan hasil penelitian dari ULM sudah layak untuk dimekarkan.

Akan tetapi, secara administrasi belum dapat diusulkan, karena menurut Razak salah satu syarat yakni, hasil musyawarah desa untuk wilayah yang akan dimekarkan belum dilaksanakan. Silakan sampaikan rekomendasi untuk segera melaksanakan musyawarah desa di enam kecamatan yang dimekarkan. (bhany)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top