Terjadinya Krisis Air PDAM Kotabaru, Akibat Pelanggan Semakin Bertambah, Air Bakunya Semakin Berkurang

Print Friendly, PDF & Email
SUAKA – KOTABARU. Krisis air bersih di pulau laut utara dan pulau laut sigam saat ini yang sedang terjadi sebenarnya bukan hal baru.
 “Kondisi ini sudah berlangsung lama sejak puluhan tahun yang lalu dan ternyata masih terjadi sampai sekarang, bahkan kondisinya kalau dilihat dari angka – angka statistik menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan,” ucap Noor Ipansyah kepada awak media ini. Selasa (14/6/2022).
Hal ini dikarenakan terus bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah luasnya wilayah cakupan rumah tinggal, sementara sumber air bersihnya semakin berkurang dan kapasitas tampungan air bakunya tidak bertambah secara signifikan.
Tidak mengalirnya air bersih disebagian besar pelanggan PDAM sepengetahuan dan pengalaman kami, itu sama sekali bukan manajemen PDAM yang dengan sengaja mematikan atau tidak mengalirkan, tapi disaat – saat seperti ini air yang mau dialirkan memang jumlahnya sangat terbatas, bahkan nanti jika tidak ada hujan dengan intensitas tinggi maka dipastikan air bersih PDAM di beberapa instalasi akan habis (tidak ada).
Jika menyangkut manajemen ataupun pelayanan, mungkin cukup beralasan arahnya ke PDAM selaku operator, pelaksana yang ditunjuk pemerintah daerah. Namun yang dipersoalkan ini adalah mengenai ketersediaan air baku yang minim tidak sesuai dengan jumlah pelanggan, artinya air baku nya yang memang tidak cukup / tidak ada lagi.
Dengan demikian selama air baku nya tidak ditambah maka persoalan krisis air bersih ini akan semakin buruk.
Persoalan air baku itu ranahnya ada pada kebijakan publik bukan pada level manajemen PDAM.
Ini sudah diatur dalam PP 121 tahun 2015 tentang pengelolaan sumber daya air dan PP 122 tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan air Minum.
Dan urusan air bersih ini masuk dalam urusan wajib dan bagian dari bentuk pelayanan dasar. (tertuang didalam per UU tentang Standar Pelayanan Minimal)
pada struktur APBD juga diamanatkan bahwa urusan urusan wajib dan pelayanan dasar harus tetap diutamakan.
Dengan demikian ketika urusan wajib dan pelayanan dasar bidang Air Minum ini tidak menjadi perhatian padahal merupakan masalah krusial yang selalu terulang, maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik belum mengarah pada persoalan penyelesaian masalah publik.
“Tentunya kita semua berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini baik eksekutif maupun legeslatifnya bisa meriviu ulang kebijakan publik yang mereka berikan kepada warga masyarakat,” pintanya. (dam/wan)

Tinggalkan Balasan

Scroll to Top