Polres Kotabaru Gelar Bimtek PAM TPS Pilkades 2022 Melalui Zoom Meeting

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA – KOTABARU. Polres Kotabaru menggelar kegiatan pelatihan Bimbingan Teknik (Bimtek) PAM TPS Pilkades 2022, bertempat di aula Sanika Satyawada Polres Kotabaru. Senin (6/6/2022).

Kapolres Kotabaru AKBP. M Gafur Aditya diwakili oleh Kabag Ops Polres Kotabaru, Kompol Agus Rusdi Sukandar beserta Pemdes DPMD Kotabaru, Ir.M Yadi Wijaya melalui zoom meeting.

Dalam paparannya Kabag Ops Polres Kotabaru, Kompol Agus Rusdi Sukandar, Terimakasih Kepada personil Polres Kotabaru dan Kapolsek seluruh jajarannya melalui zoom meeting.

Perlunya Bimtek PAM TPS Pilkades 2022, sesuai arahan Kapolres Kotabaru dan Wakapolres khusus personil PAM TPS supaya mencermati dan teliti sehingga tidak terkesan hanya formalitas.

Dalam rapat kordinasi terakhir terkait dengan anggaran PAM TPS masih di usahakan karena Logika tanpa Logistik tidak akan berjalan.

Terkait Sprint Ploting PAM TPS sdh di share ke jajaran dan tidak ada lagi perubahan untuk itu laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Atensi untuk personil yg melaksanakan pengamanan di TPS agar dokumentasikan kegiatan tersebut bersama Linmas dengan menggunakan Open Camera.

Baca Juga:  Yayasan Haji Maming Bagikan Masker di Jalan Provinsi

Tidak ada personil yg melaksanakan PAM TPS mencatat hasil pemilihan cukup di dokumentasikan lembar Q1 dan Berita Acara.

Personil PAM TPS dilarang memasuki ke dalam area TPS kecuali terjadi gangguan keamanan dan diminta oleh BPKAD.

Setelah proses penghitungan agar personil PAM TPS lakukan pengawalan Kotak Suara dari TPS menuju Kantor Kecamatan.

Jika 1 Personil menjaga 2 TPS agar dikordinasikan dengan panitia pelaksana untuk waktu pergeseran kotak suara dikawal bersamaan menuju Kantor Kecamatan.

Sementara itu,Pembekalan yang disampaikan oleh Kabid Pemdes DPMD Kotabaru Ir. M. YADI WIJAYA, bahwa terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi pelatihan Bimtek Pilkades PAM TPS 2022.

Sesuai Dasar Hukum terkait pemilihan Kades sbb : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 terakhir dirubah PP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 112 tahun 2015 terakhir di rubah dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Baca Juga:  Dinas Perindag Laksanakan Latihan Buat Kue

Perda Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemilihan Kepala Desa.

Surat Edaran Mendagri Nomor 141/0008/ SJ tentang jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara ( TPS ) Surat Keputusan Bupati Kotabaru tentang penetapan nama dan tahapan pelaksanaan Pilkades tahun 2022.

Pelaksanaan Pilkades tahun 2022 di 147 Desa dan di 21 Kecamatan dengan rincian sbb :

1). PL. TIMUR 13
2). PL. UTARA 7
3). PL. SIGAM 4
4). PL. TENGAH 7
5). PL. BARAT 11
6). PL. TG. SELAYAR 10
7). PL. KEPULAUAN 7
8). PL. SELATAN 6
9). P. SEBUKU 3
10). P. SEMBILAN 2
11). KELUMPANG HILIR 5
12). KELUMPANG HULU 6
13). KELUMPANG SELATAN 8
14). KELUMPANG BARAT 5
15). KELUMPANG TENGAH 11
16). KELUMPANG UTARA 7
17). SAMPANAHAN 7
18). SUNGAI DURIAN 5
19). PAMUKAN SELATAN 11
20). PAMUKAN UTARA 9
21). PAMUKAN BARAT 3

Tahapan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 yaitu :

1). Persiapan

2). Pencalonan

3). Pemungutan Suara
4). Penetapan.

Baca Juga:  Babinsa Koramil 07/Batu Benawa Gotong Royong Bangun Jalan Desa Bersama Warga

Calon Kepala Desa, Panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sebagai berikut:

TEGURAN LISAN;

a). Sanksi Teguran Lisan dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.

b). Sanksi Teguran Lisan dikenakan pada panitia pemilihan didesa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.

TEGURAN TERTULIS :

Sanksi Teguran Tertulis L dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan didesa.

TEGURAN TERTULIS :

Sanksi Teguran Tertulis dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh bupati berdasrkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.

DISKUALIFIKASI.

Sanksi didiskualifikasi dikenakan kepada calon Kepala Desa, (wan/dam)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top