Ketum P3HI : Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Membuat Ekonomi Rakyat Ambruk

Print Friendly, PDF & Email
Ketua Umum P3HI, Aspihani Ideris, SH.MH

 

SuaraKalimantan.comBanjarmasin, MERAMBAHHNYA Pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan berbagai kebijakan pemerintah, membuat perekonomian rakyat di Indonesia makin terpuruk dan ambruk. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) Aspihani Ideris kepada wartawan, Senin, (2/8/2021) via Whatsapp.

“Dampak pandemi ditambah kebijakan berbagai aturan pemerintah saat ini membuat puluhan juta rakyat Indonesia mengalami kesulitan finansial. Kebijakan yang mereka buat itu juga membuat puluhan juta warga kehilangan pekerjaaannya”, tukasnya.

Menurut Aspihani, bahkan akibat berbagai aturan yang dibuat pemerintah membuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berujung bangkrut dan gulung tikar.

“Anda lihat sendiri, betapa sulitnya warga mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya. Apalagi ditambah perpanjangan dengan istilah PPKM ini membuat hidup warga bertambah sulit dan miskin,” ucap dosen fakultas hukum UNISKA Banjarmasin ini.

Menurut data yang didapatkan, Aspihani menyebut dengan adanya berbagai aturan dan kebijakan pemerintah seperti PSBB, PPKM dan aturan lain sebagainya membuat 50 persen dari 64,2 juta atau sekitar 32,1 juta pelaku UMKM mengalami kebangkrutan dan bahkan menutup usahanya.

Baca Juga:  Masyarakat serbu giat vaksinasi oleh Kodim 1007/Banjarmasin

“Sebagai contoh kita ambil sampel UMKM saja, yang gulung tikar seperti sektor pariwisata, rumah makan maupun restoran-restoran, jasa transportasi dan berbagai usaha lainnya. Ini semua akibat berbagai aturan dan kebijakan pemerintah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM),” terang Aspihani.

Aspihani mengharapkan, kepada pemerintah untuk kedepannya, jangan sampai membuat kebijakan yang bersifat menyengsarakan rakyat dan mengedepankan azaz mensejahterakan warga negara Indonesia itu sendiri berlandaskan Amandemen UUD 1945. Pungkasnya. 

Editorial: barlis





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top