Azmi Dukung Kebijakan Pemerintah Terapkan PPKM Mikro Sangat Tepat,Ketimbang Lockdown

Print Friendly, PDF & Email
Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia, Azmi Hidzaqi/Poto Istimewa

 

SuaraKalimantan.com – Banjarmasin. Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total, namun, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Azmi Hidzaqi, Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) dalam keterangan tertulisnya kepada media ini. Senin, (5/7/2021).

Melonjaknya kasus positif Covid-19 saat ini, pemerintah pusat sudah memberlakuan PPKM mikro, ini adalah kebijakan yang tepat dan terbaik yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena di bandingkan harus melakukan lockdown.

Menurut Azmi, Kordinator LAKSI mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan PPKM Mikro lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.

“Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Serta memikirkan kondisi riil masyarakat.” Ujarnya.

PPKM Mikro lah yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain. Tambahnya,

Baca Juga:  Sertu Kasraniadi Sampaikan Protokol Kesehatan Dalam Komsos Dengan Warga Binaan

Ia juga berharap implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid-19 bisa tercapai.

Terkhusus untuk aparat penegak hukum agar bisa dapat bersinergi dan lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan prokes, melihat situasi penularan Covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan. Kami melihat masih banyak pelaku usaha yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar supaya protokol kesehatan bisa di tegakan di semua sektor masyarakat.” Tegas Azmi.

Melalui rilis ini kami meminta pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapatnya. Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita solid mendukung pemerintah agar tidak terjadinya polarisasi di masyarakat.

Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak untuk Lockdown.

“Oleh karena itu kami mengajak masyarakat, untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah, masyarakat akan membantu mengurangi penyebaran virus corona,” demikian Azmi Hidzaqi.

Baca Juga:  Kawanan Pencuri Besi Bekas, Milik PT.Arutmin dibekuk Polsek Satui

 





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top