PMKRI Palangka Raya Akan Gelar KSR Dan Seminar Nasional

Print Friendly, PDF & Email

SuaraKalimantan.com, Palangka Raya

Konfrerensi Studi Regional (KSR) merupakan sistem pembinaan dimana cabang dan calon cabang yang berada di satu regio membicarakan persoalan dalam regionya untuk diperjuangkan secara bersama – sama. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertajam daya analisis dari anggota PMKRI terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan isu yang sedang berkembang di regionya.

Komisariat Daerah (KOMDA) VIII PMKRI yang terdiri dari PMKRI Cab. Palangka Raya, PMKRI Cab. Banjarmasin, PMKRI Cab. Samarinda, PMKRI Calon Cab. Balikpapan dan PMKRI Calon Cab. Pangkalan Bun. 

Melalui surat surat Rekomendasi mempercayai PMKRI Cabang Palangka Raya sebagai tuan rumah kegiatan KSR KOMDA VIII pada tahun ini. 

Kegiatan KSR ini di laksanakan selama 5 hari dimulai pada tanggal 23 – 27 Juni 2021, untuk pembukaan dan seminar nasional dilaksanakan di Aula DPRD Kota Palangka Raya yang dilanjutkan dengan kegiatan di Soverdi Palangka Raya. 

Pada kegiatan KSR kali ini tema besar yang diangkat adalah “Krisis Ekologi Semakin Dekat, Siapkah Anda ?” Tema tersebut diangkat berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh ketua-ketua cabang PMKRI Komisariat Daerah VIII dan menyepakati kesamaan permasalahan yaitu berkaitan dengan ekologi karena alih fungsi lahan yang terus terjadi secara masif baik menjadi areal perkebunan atau pertambangan. 

Baca Juga:  RAKORNIS TMMD KE-105 LAKSANAKAN DIRUANG AULA KODAM VI MULAWARMAN BALIKPAPAN TURUT HADIR BUPATI KOTABARU

Kata  kasarnya adalah eksploitasi hutan yang dilakukan olah perusahaan maupun instansi tertentu secara serampangan dan berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dimana bencana alam seperti banjir menjadi permasalahan yang sama dihadapi di regio VIII, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

KOMDA VIII PP PMKRI Romondus Romi menyampaikan bahwa Fenomena alam yang terjadi di kalimantan dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, konflik sosial tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan korporasi yang mengendalikan dan menguasai kawasan hutan untuk lahan produksi dan ekploitasi SDM yang berskala besar.

Sejauh ini juga belum dapat dilihat regulasi dan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang benar-benar serius dalam melestarikan lingkungan menjaga hutan. Bagaimana tidak kawasan hutan yang berpotensi sebagai hutan penyangga saja, malah di babat dan di ganti sebagai lahan produksi singkong, misalnya.

Tentu melalui forum dan momentum ini menjadi kesempatan untuk kita semua dan masyarakat untuk menggali sejauh mana keseriusan Pemerintah Pusat melalui regulasi dan kebijakan dalam memperhatikan Kalimantan yang pernah dijuluki sebagai Paru-Paru Dunia.

Baca Juga:  Haidar Alwi: Jangan Kambing Hitamkan Kapolri!

Ketua Pelaksana KSR PMKRI Eduardus Setno menyampaikan bahwa dimana problema-problema yang terjadi di masing-masing cabang yang akan dibahas bersama dalam forum KSR ini dan tentunya akan membuahkan naskah rekomendasi bagi Pemerintah Daerah terkait dengan isu lingkungan. 

 

Ketua PMKRI Palangka Raya Obi Seprianto menyampaikan bahwa  setiap provinsi di Indonesia selalu mengalami transisi dan perkembangan tiap tahunnya begitupun di Kalimantan.

Sejalan dengan itu pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan yang terus ditingkatkan, tidak dapat dipungkiri telah memberikan banyak sumbangsih mulai dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrasturktur. 

Tetapi disisi lain permasalahan yang fundamental (mendasar) seperti kemiskinan berdasarkan berita resmi yang dirilis BPS dari bulan Maret – September 2020 mengalami peningkatan tentunya ini malah berbanding terbalik.

Di tambah lagi fenomena bencana alam seperti banjir yang sekarang juga menjadi fenomena baru ketika hujan deras turun pasti mengalami banjir di beberapa daerah terkhususnya Kalimantan. 

“Sehingga melalui forum ilmiah Konferesi Studi Regional  kader-kader PMKRI harus mampu  memperoleh poin-poin rekomendasi dari hasil analisis sehingga nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil,” pungkas Ketua. 

Baca Juga:  PKK KOTABARU BERIKAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Yohanes Eka Irawanto, SE





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top