SHOPPING CART

close

Pengacara Beberkan Dugaan Dana Korupsi PD Baramarta

SUAKA – , KASUS dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Baramarta mulai menggelinding bak bola liar. Pasca kasusnya masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kuasa terdakwa Direktur Utama PD Baramarta Teguh Imanullah SE angkat bicara terkait penggunaan dana 9,2 milyar rupiah.

Badrul Ain Sanusi Al Afif S.Ag MH yang merupakan kuasa hukum terdakwa kasus korupsi Baramarta bakal membeberkan di persidangan, siapa saja pihak terkait diduga terlibat dalam penggunaan uang negara yang disangkakan.

Hal itu disampaikan langsung sang pengacara Teguh Imanullah SE saat menggelar jumpa pers yang digelarnya terdakwa, pada Jum’at (30/4/2021) malam di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“data–data itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada saksi yang menyerahkan dana, sehingga bisa dipertanggujawabkan saat akan disampaikan ke pengadilan, kemudian akan dibuka selurunya nama–nama yang bersangkutan”, Kata Kuasa Hukum Terdakwa Badrul Ain Sanusi.

Sejumlah oknum dari berbagai kalangan disebutkan sebagai penerima aliran dana. Dan saat ini pihak kuasa hukum mengaku masih melakukan validasi data agar mereka yang mencicipi turut terseret ke pengadilan.

Adapun bukti-bukti tersebut bersumber dari catatan terdakwa, bukti setor rekening bank, dan lain-lain untuk diajukan menjadi bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin.

Saat ini pihak kuasa hukum, hanya menyebutkan institusi dari aparat negara, pejabat dilingkup Kabupaten, LSM hingga nama Oknum yang ikut menerima aliran dana tersebut.

Dalam jumpa pers tersebut, Badrul perlihatkannya rekap penggunaan dana taktis Direktur Utama PD Baramarta pada periode 2017 sampai 2020 (per Agustus), jumlah totalnya mencapai Rp 13 miliar lebih. Tepatnya, Rp13.454.575.934

Disebutkan Badrul, yang didampingi istri terdakwa, Corry C Puteri, bahwa di perjalanan waktu terjadi pengembalian dana yang digunakan sejumlah pihak, mencapai Rp 4.248.500.000.

  KEJARI KOTABARU MUSNAHKAN BARANG BUKTI OBAT-OBATAN TERLARANG

Sehingga, atas dana yang sudah dikembalikan tadi tersisa sekitar Rp 9,2 miliar atau Rp 9.206.500.000

Badrul merinci dalam catatan rekap pengguna dana taktis Direktur Utama PD Baramarta, tercantum digelontorkan pada institusi dan pejabat dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten .

Bahkan beber Badrul, dana tersebut ada juga mengalir ke LSM, oknum wartawan, konsultan, kepala daerah dan kerabat, yang termasuk penerima dana taktis Direktur Utama dikeluarkan oleh perusahaan tambang batubara berplat merah tersebut.

Diketahui beberapa bulan lalu Kejaksaan Tinggi (Kejati) telah menetapkan Teguh Imanullah sebagai tersangka korupsi, yang diduga menyalahgunakan dana kas daerah selama menjabat sebagai Direktur Utama PD Baramarta sejak tahun 2017 hingga 2020. Sehingga daerah mengalami kerugian senilai Rp 9,2 miliar rupiah.

Berdasarkan bukti penggunaan dana taktis darurat yang telah dirangkum sejak tahun 2017 hingga 2020 yang diterima redaksi suarakalimantan.com oleh Kuasa Hukum Teguh Imanullah adalah, diantaranya Polres Banjar diduga menerima aliran dana terbesar hingga mencapai Rp 2.268.500.000, bapak Bupati Banjar Rp 2.052.000.000, konsultan Rp 2.000.000.000, Polda Kalsel Rp 1.486.000.000, Kejaksaan Negeri Martapura Rp 1.356.000.000, Kejaksaan Tinggi Kalsel Rp 1.240.000.000, Komisi II dan III DPRD Banjar Rp 710.000.000, Kodim 1006 Martapura Rp 220.000.000, kerabat Bupati Banjar (H Fauzi) Rp 145.000.000, Taktis Asisten II Pemkab Banjar Rp 110.00.000, Wakil Bupati Banjar Rp 93.000.000, LSM Aliansyah dan wartawan Rp 75.000.000, taktis ibu Bupati Rp 52.500.000, kerabat Bupati (H Uwai) Rp 33.500.000, hingga Ajudan Bupati Rp 45.000.000 dan lain-lain hingga mencapai Rp 1.559.075.937, dengan rincian total penggunaan dana sebesar Rp 13.454.575.934.

  Kubu Moeldoko Santai Tanggapi Gugatan Di PN Jakpus

Sementara itu dari total dana yang keluar sebesar Rp 13.454.575. 934 itu, sebagian diakui sudah dikembalikan sebesar Rp 4.248.500.000, yang mana hingga sekarang masih ada sisa sebesar Rp 9.206.075.934.

Pengamat Hukum dan Politik Kalimantan Selatan, Aspihani Ideris mengatakan terlalu dini Kuasa Hukum Teguh Imanullah SE membeberkan aliran penggunaan dana taktis darurat tersebut di saat menggelar jumpa pers yang digelar pengacara terdakwa, Badrul Ain Sanusi Al Afif pada Jum’at (30/4/2021) malam di Kota Banjarbaru.

“Badrul Ain adalah saudara saya juga, jadi sangat wajar saya hanya mengingatkan bahwa belum saatnya bukti data-data aliran penggunaan dana taktis darurat tersebut dibeberkan di publik, sebaiknya data itu disimpan dulu, dan baru di buka disaat pembuktian di persidangan nanti saja,” kata Aspihani saat di hubungi awak media ini bye phone, Sabtu pagi (1/5/2021).

Berbicara penerima aliran penggunaan dana taktis darurat Dirut PD Baramarta tersebut, Aspihani Ideris yang merupakan Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) ini menyebut, selama prosedural maka penerima dana itu sah-sah saja secara hukum dan tidak melanggar hukum. Namun sebaliknya, jika penerima dana tidak bisa membuktikannya, maka mereka bisa di katakan ikut mencicipi hasil kejahatan.

“Sikap blak blakan saudaraku Badrul itu sangat baik, dimana nantinya akan ketahuan siapa yang tidak prosedur atau yang sesuai aturan prosedur. Prosedural itu contohnya, semisal ada salah satu LSM atau Organisasi Wartawan atau lembaga lainnya dalam sebuah kegiatan, guna penggalangan dana untuk terealisasi kegiatan yang akan dilaksanakan, maka wajarlah organisasi atau lembaga tersebut membuat proposal, hingga diajukan ke PD Baramarta dan akhirnya dibantu dengan nominal angka rupiah, maka dana yang dikucurkan itu sah-sah saja secara hukum. Artinya bukan mencicipi dari hasil kejahatan korupsi.” jelas Aspihani.

  Dukung Kemajuan Pendidikan, YBM PLN Sambung Listrik Madrasah Secara Gratis

Bahkan kata Aspihani, penyebar bahwa sesorang dikatakan pelaku tindak pidana, padahal dia tidak berbuat pidana sebagaimana dituduhkan, maka sanksinya untuk penyebar malahan melanggar ketentuan Pasal 220 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 1 tahun 4 bulan.

Namun, kata dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini, kalau penerima bantuan aliran penggunaan dana taktis darurat Dirut PD Baramarta tersebut tidak sesuai prosedur, maka mereka dapat di katagorekan sebagai bagian dari penyertaan dalam tindak pidana.

“Penyertaan dalam tidak pidana itu dijelaskan pada pasal 55 jo 56 KUHP. Nah ini para pelaku ini sepertinya sudah terdata di dokumen alat bukti saudaraku Badrul, wah bakal rame nech!!! karena jika mereka tidak prosedural, maka pelaku tindak pidana berjamaah bakal memecahkan rekor di Bumi Lambung mangkurat ini. Saya yakin, pengacara Badrul itu sebelum membeberkan data-data tersebut ke publik, sudah dipikirkannya masak-masak. Beliau seorang magister hukum, pasti paham betul sebab akibat yang akan timbul atas pernyataan sikapnya itu,” tukasnya.

Editor : barlis irawan





Tags:

0 thoughts on “Pengacara Beberkan Dugaan Dana Korupsi PD Baramarta

Tinggalkan Balasan