Aspihani : Waktu Eksta Tuntut Pemekaran Gambut Raya Sesuai Target 2022

Print Friendly, PDF & Email
Keterangan foto tokoh-tokoh Penuntut pemekaran Kabupaten GAMBUT RAYA

suarakalimantan.com – Kalsel. KEINGINAN membentuk daerah otonomi dengan memekarkan diri dari Kabupaten Banjar dengan target 2022, pengurus penuntut pemekaran Kabupaten Gambut Raya harus menggunakan ekstra waktu yang maksimal. Hal ini diungkapkan langsung oleh Aspihani Ideris kepada awak media ini via call Whatsapp, Sabtu (05/12/2020).

“Kalau kita tidak bekerja maraton dengan maksimal, maka target 2022 Gambut Raya menjadi kabupaten mandiri hanya angan-angan saja,” kata Aspihani salah satu inisiator penuntutan pemekaran Kabupaten Gambut Raya ini.

Ditegaskan pada Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, dalam memekarkan diri harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persayaratan dasar dan persyaratan administratif.

“Saya rasa persayaratan dasar sudah terpenuhi semua, kan persyaratan dasar tersebut meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, batas dan cakupan wilayah, batas usia minimal daerah kabupaten Banjar dan jumlah kecamatan yang ada”, katanya.

Laki-laki kelahiran Gudang Hirang (Sungai Tabuk), 23 Januari 1975 ini mengatakan, cakupan luas administrasi Gambut Raya mencapai 50.180 hektare terdiri dari Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Beruntung Baru, dan Tatah Makmur, dengan berpenduduk lebih dari 200.000 jiwa membawahi 105 desa/kelurahan.

Baca Juga:  Sepeda Santai dan Senam Pagi Tutup Rangkaian Harhubnas dan PNKJ 2021

Tahapan perjuangan penuntutan pemekaran Gambut Raya ini sudah tinggal melengkapi persyaratan administratif saja, dengan kerja fokus dan waktu ekstra maraton, Insya Allah Gambut Raya menjadi kabupaten mandiri sesuai yang di targetkan bersama,” ujar Aspihani Ideris.

Dijelaskannya pihaknya segera melaksanakan musyawarah desa, hingga mengajukan persetujuan DPRD dan Bupati Banjar sebagai daerah induk.

“Kalau musyawarah desa sudah dilaksanakan menyeluruh, hingga persetujuan DPRD dan Bupati Banjar, maka kitapun akan meminta persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur Kalsel. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka kami akan menyampaikannya ke Mendagri, DPD RI dan DPR RI hingga mendapatkan pengesahan Undang-undang pembentukan daerah otonomi. Manakala UU tersebut sudah disahakan, maka demi keafsahannya harus mendapatkan persetujuan Presiden, baru setelah itu Gambut Raya resmi menjadi sebuah Kabupaten,” jelas Aspihani.

Aspihani berharap, Bupati dan Gubernur baru terpilih nantinya bersedia menandatangani surat persetujuan bersama dengan DPRD Banjar dan Kalsel mengenai pengusulan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru, yakni Kabupaten Gambut Raya.

Baca Juga:  Cuncung Sosialisasikan Alat Peraga disaat Kampanye Sungai Danau

“Kita berdo’a saja, semoga tidak ada kendala, Bupati Banjar dan Gubernur Kalsel terpilih nanti bersedia menyetujuinya bersama DPRD sebagai pemenuhan persyaratan administrasinya, sehingga juga mereka berkenan mengusulkan pembentukan kabupaten persiapan Gambut Raya kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI,” harap Aspihani.

Disinggung masalah kepanitian, apakah sudah lengkap tersusun sesuai amanah Musyawarah Besar, Minggu (5/8/2018) dua tahun yang silam, Aspihani menjawabnya, Kepantiaan bulan Desember ini Insya Allah sudah rampung, “Tidak perlu banyak kepengurusan, yang penting panitia penuntut pemekaran Kabupaten Gambut Raya itu mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas hingga bisa tercapai keinginan dan target 2022 Gambut Raya menjadi kabupaten mandiri,” tukasnya.

Penulis : Muhammad Syarif Hidayatullah

Editorial : Muhammad Hatim Darmawi





Keterangan foto : Penggagas Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya H Suripno Sumas SH MH dan H Aspihani Ideris SAP SH MH

Tinggalkan Balasan

Scroll to Top