SHOPPING CART

close
Informasi dan Periklanan hubungi redaksi@suarakalimantan.com

Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, Dinilai Hanya Pengalihan Isu Hasil Pemilu 2019

SUAKA – . Rencana pemindahan ibu kota negara yang diusulkan Presiden Joko Widodo ke luar Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan dinilai tokoh LSM Kalimantan ini hanya sebatas pengalihan isu Pilpres yang marak dugaan kecurangan dalam penghitungan suara di berbagai daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, Kamis (2/5/2019) di .

Didampingi rekannya H Marli SH dan Andi Nurdin SH sesama advokat dari LBH LEKEM KALIMANTAN, Aspihani mengatakan, dirinya sangat mendukung wacana pemindahan ibu kota negara yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo pindah ke Kalimantan, namun menurutnya saat ini kondisi wacana pemindahan ibu kota tersebut dianggapnya kurang tepat dan terkesan hanya pengalihan isu saja.

Anda lihat sendiri, di KPUD Cianjur ricuh hanya gara-gara suara paslon 02 Prabowo-Sandi hilang 10 ribu suara. Bahkan menurut Aspihani, di berbagai daerah hasil Real Count KPU berbeda dengan hasil pleno KPU kabupaten/kota, katanya saat usai menghadiri Yudisum Sarjana Fakultas Mahasiswa UNISKA di Best Western Kindai Hotel, Kamis (2/5/2019)

“Ribuan suara bahkan mungkin jutaan suara Prabowo-Sandi hilang percuma di berbagai daerah, dan anehnya lagi di duga suara Jokowi-Ma’ruf malah naik melambung drastis diluar akal manusia biasa. Apakah ini dalam kewajaran?,” ujar Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini.

Selanjutnya Aspihani memaparkan, lebih dari 500 nyawa orang petugas KPPS melayang dan bahkan ribuan masuk rumah sakit, ini perlu di ungkap supaya jangan ada tanda tanya lagi di publik? “Intinya, baik dugaan kecurangan hasil Pemilu, maupun kematian ratusan petugas pemilu itu wajib di ungkap secepatnya.” tegasnya.

Selain itupula, diberbagai daerah banyak kasus Kotak Suara berisi ribuan surat suara capres-cawapres yang belum tercoblos hilang, “ini juga perlu di selidiki dan di ungkap dengan serius, sehingga dugaan kecurangan jangan sampai menyeruak di publik”, papar Aspihani.

loading...
Baca Juga  Di Era Jokowi, Anak Muda Jalankan Pemerintahan di Lingkar Terdekat Kekuasaan

Aspihani menjabarkan, pemindahan ibu kota negara ini tidak semudah yang dibayangkan, karena perlu waktu yang panjang dan pengkajian yang maksimal.

“Dalam pembangunan ibu kota itu harus memiliki puluhan ribu hektar lahan dan dipastikan memakan biaya yang cukup besar, yaitu ratusan triliun. Prosesnya juga akan menghabiskan waktu yang cukup panjang, paling tidak 10 tahun untuk melakukan pembangunan dan pemindahan berbagai kantor pemerintahan dan perwakilan negara-negara lain,” tutur Aspihani.

Dari itu, Aspihani Ideris yang diketahui juga berprofesi sebagai Advokat dan Pengacara Kalimantan ini mengharapkan, niat presiden Jokowi ditunda dulu sampai selesai penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kalau KPU sudah mengumumkan hasil positif dari Pemilu tersebut, baru Presiden Jokowi melanjutkan niat baiknya tersebut untuk memproses pemindahan ibu kota negara keluar dari Jakarta.

“Wacana pemindahan ini cuma bertujuan untuk pengalihan isu kecurangan Pilpres saja”, tegas Ketua DPD Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (GARDU PRABOWO) Kalimantan Selatan ini.

loading...

Aspihani menilai tidak ada urgensinya membicarakan pemindahan ibu kota sekarang ini. Apalagi yang dijadikan alasan soal kemacetan dan memindahkan pusat pemerintahan.

Seyogyanya menunda wacana pemindahan ibu kota negara tersebut, dan sebaiknya presiden bersikap arif serta bijaksana sebagai seorang Presiden RI untuk mengedepankan kepentingan rakyatnya dengan menuntaskan janji-janji sewaktu kampanye Pilpres 2014 dulu.

“Artinya sebaiknya beliau menuntaskan janji-janji kampanye terdahulu sebelum berakhirnya masa kepemimpinan beliau bersama pak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Dengan menunda wacana pemindahan ibu kota negara, sama halnya juga beliau menghormati jalannya proses penghitungan suara hasil pesta demokrasi yang baru berlangsung,” ujar Aspihani.

Sepatutnya beliau bersikap sebagai seorang Negarawan, sikap Pemimpin yang memiliki Prinsip Mengutamakan Kepentingan Besar sebuah Bangsa/Negara dalam mengawal Pemilu 2019 ini hingga selesai dan tuntas yang merupakan tugas utama saat ini serta fokus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target untuk diselesaikan terlebih dahulu termasuk masalah-masalah terkait Pemilu 2019 sebelum mengurusi hal lainnya.

Baca Juga  Angkutan Kecamatan Tidak Boleh Lagi Mengambil Muatan Dalam Kota

Sebaiknya menurut Aspihani, Presiden Jokowi penyelesaian hasil Pemilu dulu, “Saat ini masyarakat sedang menanti dengan resah atas Hasil Pilpres dan Pileg 2019. Tolong jangan diganggu dengan melemparkan wacana-wacana yang belum saatnya untuk dibahas,” tegas nya. (Red)



Tekan tombol SUKA di bawah ini untuk berlangganan berita terbaru, GRATISS!!

loading...
Tags:

0 thoughts on “Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, Dinilai Hanya Pengalihan Isu Hasil Pemilu 2019

Tinggalkan Balasan

Tips Kesehatan Dari Sponsor

loading...
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!