Pegiat Anti Korupsi Kalsel Mengadu Ke Kejagung di Jakarta

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA – JAKARTA. PEGIAT Anti Korupsi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Aliansyah, didukung puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat se-Kalsel mengadukan perihal kasus dugaan Korupsi yang mereka nilai mandek kepada Komisi Kejaksaan Agung di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Puluhan LSM di Kalsel yang dikoordinatori Aliansyah itu diterima oleh Soemarno dari Komisi Kejaksaan Agung di Jakarta.

Didampingi puluhan petinggi dan tokoh LSM di Kalsel, Aliansyah mempertanyakan dan melaporkan sejumlah kasus korupsi di Kalsel tidak jalan alias jalan ditempat.

“Sepertinya Kejaksaan di Kalsel tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi, padahal dua alat bukti dibeberapa kasus tersebut sudah terpenuhi dan bahkan juga ada beberapa kasus sudah naik ketingkat penyidikan, namun kasusnya berujung adem bak ditelan bumi,” papar Ali kepada sejumlah awak media.

Menurut Ali, banyak hal kasus korupsi yang dutangani Kejaksaan di Kalsel adem ayem, diantaranya kasus Bantuan Sosial DPRD Kalsel, kasus dugaan Korupsi dana hibah KONI, pengadaan di PDAM Bandarmasih, kasus pengadaan alat kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, pembangunan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, kasus perjokian dan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tak kunjung ada kejelasan. udah tiga tahun proses penyelidikan hingga naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga:  Kecamatan CLS Gelar Lomba Masak Di HUT RI ke-74

Menurut Aliansyah, kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Banjar, terlebih jelang Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Tidak hanya bertandang ke Kejaksaan Agung di Jakarta, LSM se-Kalsel juga menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menyampaikan perihal yang sama atas belum ada kejelasan kasus kunker DPRD Banjar yang sudah naik ke tahap penyidikan pada Februari 2017 silam.

Kepada wartawan di Jakarta, Aliansyah dan kawan-kawan mengatakan, tujuan kedatangan mereka ke Komisi Kejaksaan Agung yakni melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel selama bertugas dinilai tidak konsisten dalam menindak koruptor yang dibuktikan tidak ada satu kasus tindak pidana korupsi cukup besar dan menjadi perhatian masyarakat seperti kasus bansos Pemprov Kalsel kepada 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2010.

Kemudian kasus dugaan penyimpangan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah dan diduga fiktif pada 2015 yang sudah dalam tahap penyidikan dan telah diproses hukum oleh mantan Kejati Kalsel terdahulu, tetapi sampai sekarang belum selesai dan tuntas sampai ke Pengadilan Tipidkor.

Baca Juga:  Syafruddin H Maming - M. Alpiya di Dukung Habaib Dan Asatidz

Kepala Kejaksaan Negeri Martapura dalam melakukan proses penyidikan kasus dugaan perjokian perjalanan dinas fiktif luar daerah yang diduga oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2014-2019 diduga telah terjadi KKN dengan para oknum anggota DPRD Banjar Kalsel yang secara bersama-sama melakukan penyimpangan, malah ada perjalanan daerah fiktif yang sekarang ini ada indikasi akan dihentikan.

Sesuai dengan Surat Kelompok Hati Nurani Masyarakat perihal minta diberikan waktu untuk audiensi yang ditujukan untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel tertanggal 25 Februari 2019, sebagai dasar laporan, maka patut diduga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab V Peran Serta Masyarakat Pasal 41 Ayat 2.

Senada juga, Pegiat Anti Korupsi Kalsel lainnya Akhmad Husaini mengatakan, dirinya bersama tokoh LSM Kalsel lainnya mengadu ke institusi hukum di Jakarta ini hanya mengharapkan kasus koruosi di Kalsel benar-benar di tindak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Ucapan Terima Kasih Dandim 1004/Kotabaru Atas Kunjungan Pangdam Vl/Mulawarman

“Kami meminta Jaksa Agung untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar karena dianggap tidak mampu memperbaiki citra kejaksaan di Kalsel. Sebab kasus korupsi semakin menggurita sedangkan pihak kejaksaan kerjanya tidak kelihatan, tidak ada menuntaskan kasus yang menonjol,” kata Husaini, diamini beberapa rekannya.

Selain ke Kejaksaan Agung, menurut Husaini pihaknya juga ke Presiden (Mensekneg) juga ke KPK, meminta untuk mengambilalih berbagai kasus yang mandek dan menumpuk di Kejaksaan Tinggi Kalsel dan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Seperti kasus Bansos dan dugaan perjokian serta perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Banjar hingga kini tidak ada ujung pangkalnya.

Setali tiga uang, tidak hanya ke Komjak dan KPK RI, mereka bahkan juga menyampaikan kasus-kasus di Kalsel yang belum ada kejelasannya kepada Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet di Jakarta. Harapannya, agar pemberatan korupsi di Kalsel bisa menjadi prioritas. (Iwansyah)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top