Tolak Kebijakan Biometrik, FKPPIUH Unjuk Rasa Ke Kemenag Kanwil Kalsel

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA – BANJARMASIN. Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan calon jamaah umrah Indonesia melakukan perekaman Biometrik mendapat penolakan dari pengusaha travel dan agen yang tergabung di Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umraoh dan Haji Khusus (FKPPIUH) Kalsel.

Hal tersebut ditandai dengan aksi damai puluhan anggota FKPPIUH Kalsel dengan mendatangi Kantor Kanwil Kemenag Kalsel, Rabu (3/10/2018).

“Calon jamaah umrah dan masyarakat serentak seluruh Indonesia melakukan aksi damai menolak perekaman biometrik yang harus dilakukan di kantor VFS Tasheel,” kata Kordinator Lapangan aksi damai Drs H Saridi Salimin.

Saridi mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi menetapkan syarat baru untuk pengurusan visa umrah yaitu sebelum mengajukan visa wajib diambil data biometrik terlebih dahulu berupa foto dan sidik jari.

“Aturan ini sangat memberatkan warga negara Indonesia khususnya kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umrah, karena sebaran geografis dan kantor VFS Tasheel hanya satu di tiap provinsi,” tuturnya.

Massa mendesak pola VFS-Tasheel dihentikan karena memberatkan bagi jemaah umrah dan haji asal Kalsel. Sehingga Saridi berpendapat, sistem biometrik menjadi kendala bagi masyarakat daerah terpencil karena biaya mengurus umrah menjadi makin besar.

Baca Juga:  Tim Relawan Masjid Yamp Al Muhajirin Banjarmasin Menyalurkan Bantuan Terdampak Korban Banjir di Kalsel

Sistem ini dinilai merupakan sebuah bentuk kezhaliman. “FKPHU Kalsel menolak sistem ini. Penerapan biometric secara sepihak yang dioperatori VFS-Tasheeel pada proses pengajuannya visa umrah berpotensi merugikan masyarakat Indonesia yang hendak umrah,” katanya.

Adapun Kasie Urusan Haji Kanwil Kemenag Kalsel, Zainal Arifin, berjanji meneruskan aspirasi FKPHU Kalsel ke pemerintah pusat. (Red)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top