Menyesal Menjadi Nasabah ACC Finance!

Print Friendly, PDF & Email

Saya adalah Abdul Halim dan tinggal di Perum Taman Walet, Sindangsari, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

SEJAK 2015 lalu, istri saya menjadi nasabah Astra Credit Companies (ACC) Finance, Kantor Cabang Fatmawati, Jakarta Selatan, dengan nomor angsuran 01100103004363780. Mobil saya Avanza G Luxury dengan angsuran Rp3.435.000 perbulan selama 35 bulan dengan DP Rp35 juta dan totalnya sebesar Rp120.260.000.

Kemudian bisa diperpanjang lagi selama 35 bulan ke depan untuk kontrak kedua dengan angsuran Rp3.540.000 perbulan plus denda Rp8 juta dengan total Rp131.900.000 yang sekarang sudah menjadi utang pokok. Jadi dalam 6 tahun, praktis uang yang harus saya keluarkan sebesar Rp252.160.000 untuk sebuah mobil Avanza G Luxury tahun 2015. Itu pun masih berisiko, jika dalam tiga tahun ke depan pembayarannya terlambat, mobil bisa dirampas preman bayaran ACC.

Rasanya selama tiga tahun ini, waktu, tenaga, dan pikiran habis hanya untuk berurusan dengan pihak ACC. Rumah sering didatangi debt collector, ditelepon terus-menerus jika angsuran terlambat hanya 15 hari. Tidak hanya itu, anak saya yang masih SD pernah diteror preman sampai trauma. Bahkan, mobil di rumah hampir saja dirampas preman bayaran ACC.

Kejadian terbaru, saat saya akan memperpanjang kontrak kedua karena kontrak pertama setelah tiga tahun habis pada 31 Mei 2018 dan masih ada beban pembayaran Rp80 juta. Pihak ACC Fatmawati mengatakan, saya dibebani denda Rp8 juta, tetapi dipotong 50% sehingga beban pembayaran tinggal Rp84 juta.

Pada 18 Mei saya sudah mengirim seluruh berkas persyaratannya. Namun, ACC Fatmawati berusaha mengulur-ulur waktu, padahal setiap hari selalu saya tanyakan perkembangannya ke karyawan ACC melalui WA. Baru pada 31 Mei, saya dan istri diminta datang ke ACC Fatmawati untuk tanda tangan kontrak kedua sambil membawa mobil saya.

Baca Juga:  Serobot Lahan Masyarakat, LEKEM Akan Polisikan Arutmin Indonesia

Tentu saja saya tolak, sebab hari kerja dan tak mungkin saya dan istri membolos kerja. Kemudian saya memberi solusi agar pihak ACC datang ke rumah saya saja, tetapi mereka menolaknya. Karena saya menolak, pihak ACC mengancam dan mengultimatum jika sampai Sabtu (2/6) pukul 12.00 saya dan istri tidak datang, kontrak kedua akan dicabut dan seluruh beban denda akan dikenakan kepada saya. Termasuk denda harian 0,3% untuk setiap 2 hari dari Rp80 juta sisa pembayaran plus denda Rp8 juta, jadi Totalnya Rp88 juta.

Setelah berunding dengan istri, akhirnya saya memutuskan akan melunasi saja, meski dengan cara mencari utang. Namun, ternyata ACC Fatmawati kembali mempersulit dengan mengatakan kalau dengan Rp8 juta tidak dipotong 50%, tetapi cuma dipotong 15% sehingga pembayaran pokok saya bukannya Rp84 juta, tetapi menjadi Rp86,8 juta.

Tentu saja saya keberatan dan menganggap ini hanya akal licik dan akal bulus dari pimpinan ACC Fatmawati agar saya tetap menjadi nasabahnya dan tetap menjadi sapi perahannya selama 3 tahun mendatang. Dengan demikian, saya tetap membayar angsuran Rp3.540.000 perbulan selama 35 bulan atau totalnya menjadi Rp123.900. 000.

Jika nanti terlambat satu bulan saja, mobil bisa dirampas preman bayaran. Padahal, seharusnya pihak ACC bersyukur saya telah beriktikad baik mau melunasinya, bukannya malah mempersulit. Seharusnya saya dapat reward dengan pemotongan denda 100%, bukan malah dapat punishment dengan ancaman dan ultimatum.

Ini bentuk ketidak adilan dan tindakan zalim dari pimpinan ACC Fatmawati terhadap saya sebagai nasabahnya selama 3 tahun ini. Bayangkan, mengurus perpanjangan saja memakan waktu 13 hari, padahal seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ini menunjukkan pimpinan ACC Fatmawati tidak profesional. Bahkan, kesalahannya sendiri justru dibebankan kepada nasabahnya. Seandainya waktu itu bisa diselesaikan dua hari atau pada 20 Mei, tentu ceritanya akan lain.

Baca Juga:  Mudhofir: Jangan Demo Anarkis, Lakukan Judicial Review Ke - MK

Tidak hanya itu, pihak ACC telah melakukan praktik rentenir. Denda Rp8 juta yang semula hanya sebagai ‘anak’, sekarang telah menjadi ‘induk’, alias bunga berbunga dan beranak pinak sehingga angsuran pokoknya yang belum saya bayar menjadi Rp88 juta.

Sebagai rakyat, saya meminta pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang paling berhak mengawasi finance nakal seperti ini, agar memperingatkan, meninjau kembali, membekukan, bahkan kalau perlu mencabut izin operasionalnya.

Sebab, mereka telah melakukan berbagai pelanggaran hukum berbisnis dengan cara kurang terpuji seperti memelihara preman bayaran, melakukan teror terhadap nasabah dan keluarganya, serta melakukan praktik rentenir secara terselubung.

Finance semacam itu tidak pantas untuk berkembang biak di negara Indonesia yang religius berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sungguh saya menyesal berat menjadi nasabah ACC Finance! Sangat bertolak belang dengan mottonya ACC memberi kemudahan.

Menanggapi masalah hutang piutang berbunga tinggi, Sekretaris LBH LEKEM KALIMANTAN, Andi Nurdin mengatakan pinjaman dengan bunga tinggi tidak dapat diperkarakan baik secara perdata maupun pidana.

Namun jika kasus seperti diatas terjadi, yakni adanya penekanan dan pengancaman, maupun menteror dengan berbagai macam cara, maka pidana itu akan timbul dengan sendirinya. Apalagi sampai ada pengambilan paksa unit mobil yang dalam status kridet oleh pihak finance. Maka pihak nasabah bisa saja melaporkan ke polisi.

Baca Juga:  Agar Lebih Propesional Pengurus Cabang Kera Sakti, Membawa Ranting Pelatihan Wasit

Kasus akan menjadi beda jika rentenir sudah melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap peminjam. Misalnya saja melakukan teror sampai ancaman kepada pihak peminjam. Dari segi hukum, aksi-aksi kekerasan itu bisa dilaporkan ke polisi karena merugikan dan mengganggu kenyamanan nasabah.

Pelaku kekerasan bisa dijerat hukum dengan pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tak menyenangkan. Dalam pasal itu disebutkan ancaman pelaku kekerasan bisa dipidana paling lama setahun penjara.

Senandung nada, Direktur Indonesian Corroption Monitoring (ICM), Aspihani Ideris mengatakan, apabila pihak finance menarik paksa dan atau mengambil maupun merampas barang kridetan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dan melanggar hukum sebagaimana pasal 362 KHUP.

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” seraya membacakan bunyi pasal 362 KUHP.

Aspihani menjelaskan, selain Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP ayat (1) poin 4 juga mempertegas sikap penarikan paksa unit kendaraan kridet bermasalah termasuk dalam sebuah katagore perbuatan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. “Perbuatan tersebut diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun’. Ujarnya.

Menurut advokat/pengacara muda ini, berdaskan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian atas dasar dari keputusan Pengadilan.

“Kalau debt collector berani menarik kendaraan kredit bermasalah, maka perbuatan itu jelas melanggar ketentuan hukum pidana, silakan laporkan saja secepatnya ke kantor polisi terdekat,” tukas Aspihani. (red TIM)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top