Yayasan Daksa Banua Minta Ombudsman Perhatikan Tuna Daksa

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA-BANJARMASIN. Salah satu Pengurus Yayasan Daksa Banua, dalam sebuah laporannya ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terkait sejumlah kebijakan yang belum memperhatikan kebutuhan tuna daksa, terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan.

Wawan yang merupakan Pengurus Yayasan Daksa Banua, mewakili sejumlah penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan, ia sengaja mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan guna menyampaikan sejumlah aspirasinya, agar semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memperhatikan kebutuhan mereka. Sebab menurutnya tidak sedikit kebijakan yang dibuat belum memperdulikan para tuna daksa.

Pada kesempatan itu, iapun menyampaikan agar Ombudsman RI memberikan penyampaian aspirasinya, agar pemerintah daerah melakukan sejumlah kebijakan, diantaranya adalah :

  1. Sesuai amanat UU No. 8 Thn 2016, ada Komisi Disabiliitas Daerah dengan Gubernur sebagai Ketuanya.
  2. Adanya PerDa Disabilitas agar UU No. 8 Thn 2016 dapat diterapkan di wilayah Kalsel.
  3. Menentukan siapa leading sektor yang mengawal pelaksanaan PerDa tersebut.
  4. Sinkronisasi dan pemberian kewenangan terpusat dalam penanganan disabilitas.
  5. Masuknya Perwakilan disabilitas dalam PokJa Rencana Anggaran Daerah atau SDGs. dan
  6. Adanya wadah bersama yang terpadu dalam penanganan tuna daksa.
Baca Juga:  Pengelola SMK Pelayaran Dekatkan Diri Ke PEMDA

Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid dalam kesempatan itu menerima laporan tersebut dan menyatakan akan menjadi jembatan dalam mewujudkan tuntutan dan harapan para tuna daksa yang diwakili Daksa Banua. “Sebagaimana fungsinya, Ombudsman wajib menjadi penghubung sumbatan pelayanan publik yang dialami suatu kelompok masyarakat, termasuk tuna daksa,” ucap Noorhalis Majid kepada wartawan suarakalimantan.com (02/04/2018).

Ia mengatakan, pelayanan publik harus baik dan tidak boleh diskriminasi terhadap suatu kelompok. Apalagi sejumlah kota sudah mencanangkan diri sebagai kota inklusi. Untuk itu Ombudsman akan mendukung Daksa Banua mewujudkan harapan tersebut, terang Noorhalis Majid singkat. (TIM)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top