SHOPPING CART

close

Diskusi Publik, Kritik 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalsel

Gambar saat nara sumber memaparkan dalam Diskusi Publik, Review 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalsel

SUAKA – . Lembaga Swadaya Masyarakat Social Ekonomi Cultural Indonesia (SECI) adakan diskusi publik mengenai Review 2 Tahun Gubernur Paman Birin, “Menanti Keadilan Pembangunan Ekonomi dan Sosial untuk Masyarakat Banua”, bertempat di Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah NU, Jalan Ahmad Yani Km. 12 Gambut Kabupaten Kalimantan Selatan, Rabu (28/02/2018).

Sebagai Pembicara dalam diskusi tersebut, menghadirkan 5 nara sumber, yakni Dr HM. Uhaib As’ad Pengamat Kebijakan Publik dan Dosen dari Kampus Uniska, KH. Nasrullah AR S.Pd.I MH tokoh muda NU Kalsel, H. Didi Buhari S.Sos Ketua Umum SECI, Drs H. Muhammad Solikin M.Km Pengusaha Kalsel dan H. Aspihani Ideris SAP SH MH seorang Aktivis LSM Kalimantan dan juga seorang Dosen Fakultas UNISKA .

Pantauan awak media ini, acara diskusi berlangsung sejak pukul 09:30 sampai pukul 14:05 Wita sekitar lima jam tersebut memberikan beberapa perspektif terhadap 2 tahun Kepemimpinan H. Sahbirin Noor dan H. Rudi Resnawan yang dilantik pada 12 Februari 2016 silam.

M. Uhaib As’ad membuka diskusi dengan memaparkan mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalsel dan Persoalan tambang. “IPM Kalsel sekarang mangkrak di posisi 25 dari 34 provinsi padahal kita tahu Kalsel penyumbang terbesar yakni sebanyak Rp. 300 Trilyun lebih kepada APBN total, ini merupakan angka yang cukup besar,” ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh perwakilan Bappeda Kalsel yang berhadir bahwa memang betul IPM Kalsel tidak berubah dari posisinya yakni 25 dari 34 Provinsi di Indonesia dan Kalsel penyumbang terbesar untuk APBN. “Ya memang Kalsel ini penyumbang terbesar untuk negara, bayangkan angka Rp. 300 Trilyun merupakan duit tidak sedikit, dan wajar Kalsel menuntut pembangunan infrastuktur yang maksimal,” paparnya singkat.

Baca Juga  Warga Wafat, Dansatgas TMMD Ikut Makamkan Sampai ke Liang Lahat

Senada dengan M. Uhaib, Pengusaha Tambang asal Kalsel M. Solikin juga menyoroti tentang “Pelacuran Hukum” yang sekarang sedang marak terjadi di Banua Kalimantan Selatan. “Saya harus katakan ini semua dengan istilah Pelacuran Hukum, karena para penegak hukum yang jelas bermain dengan para penguasa dan para pengusaha, anda lihat sendiri bagaimana tindakan Gubernur Kalsel saat ini yang hanya mementingkan pengusaha tertentu, begitu juga dengan penegak hukumnya seperti robot yang bisa di seter dengan remote control oleh pengusaha tersebut, bagaimana bisa negeri ini bertindak dengan keadilan, ” ujarnya.

Oleh karenanya, ia pun berharap agar Gubernur Kalsel, Paman Birin mampu bersikap adil dalam pengelolaan iklim usaha di Kalimantan Selatan alias jangan pilih kasih dengan mementingkan kepentingan sekelompok pengusaha saja, tegas M. Solikin.

Sementara itu Ketua Umum SECI H. Didi Buhari lebih banyak menyoroti tentang ketimpangan pembangunan infrastruktur yang ada di Banua Anam (Daerah Hulu Sungai-red) dengan daerah Pesisir (Tanah Bumbu dan Kotabaru-red) sangat tidak maksimal dan terkesan terabaikan selama pemerintahan Gubernur Sahbirin Noor (Paman Birin).

“Sekarang kita lihat saja banyak permasalahan yang terjadi di Banua Anam khususnya di , padahal dari segi historis Banua Anam punya andil pada Kalsel saat pra kemerdekaan, terlebih kepadatan penduduk lebih besar di daerah sini dari pada di Pesisir. Mengapa yang dibangun infrasturktur seperti jalan Tol, Kereta Api dan lain sebagainya hanya terpusat disana,” celorohnya.

loading...

Sementara Aspihani Ideris menyoroti pembangunan infrastruktur kurang maksimal digalakkan dan mengharapkan Propinsi mengutamakan pencegahan sebelum pembangunan jalan, “Kita lihat Gubernur yang kita sayangi ini kebanyakan pencitraan ketimbang pembangunan”, ucapnya.

Anda lihat jalan trans Kalimantan poros tengah Kalsel antara Kabupaten Banjar arah ke Banua Anam banyak yang rusak, terlebih akibat dampak angkutan semen Conch yang melebihi kekuatan kondisi jalan. Fakta kita dapatkan angkutan semen Conch itu mencapai 100 ton semen curah. “Sebelum jalan itu diperbaiki, pemerintah wajib menertibkan kapasitas angkutan tersebut, tentunya dengan tindakan yang tegas dan jangan main mata,” ucapnya dengan lantang.

loading...
Baca Juga  Diseminasi Laporan Perekonomian Indonesia 2017 di TreePark Hotel

Dalam arus lain, menurutnya infrastuktur jalan penghubung Banjarmasin ke Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu juga banyak yang rusak, “Jalan tersebut dilewati mobil-mobil berkapasitas berat dan bahkan angkutan Batubara dan hasil kebun Kelapa Sawit juga melintasi jalan negara tersebut. Seakan-akan Perda No. 3 tahun 2012 mandul dibuatnya,” celutusnya.

Begitu juga, Aspihani bin Ideris bin Habib Abdurrasyid Assegaf ini sempat menyinggung permasalahan penambangan batubara dengan sistem Under Ground di Desa Rantau Bakula Kabupaten Banjar oleh PT Marge Mining Industri (MMI) milik perusahaan asing asal negeri Cina yang beroperasi sejak tahun 2016, “Saya sanksi apakah mereka itu benar menambang batubara, karena disana dulunya merupakan sentral pertambangan emas. Lagian jika dikeruk terus, kita khawatir 30 tahun kedepan daerah Kecamatan Sungai Pinang tersebut akan ambruk,” tegasnya.

Terakhir Nasrullah mengharap kan Paman Birin jangan sampai menjadi seorang Gubernur Boneka dan diharapkannya bisa mendengar aspirasi dari pemilihnya, “Saya minta Paman Birin lebih mendengarkan aspirasi semua pihak, jangan hanya sebagian kalangan tertentu saja aspirasi diutamakan, apalagi sampai bertindak anti-kritik terhadap masukan orang lain alias hanya mementingkan keperluan pribadinya saja,” kata petinggi PBNU Kalsel ini.

Misalnya tindakan Gubernur Kalsel yang terlihat seperti mementingkan keperluan segolongan tertentu saja yakni dengan tindakannya mem portal beberapa jalan tambang batubara yang ada di Kabupaten Tapin, Banjar dan Batola, juga menutup tambang di Kotabaru yang diduga kuat pesanan pengusaha tertentu. Kalau mau tutup tambang, tutup saja semua tambang di Kalsel, di Kotabaru, di Tanah Bumbu, Tanah , , dan Tabalong, tutup saja semua. Karena tambang pasti merusak lingkungan, ujar Sekretaris PWNU periode 2012-2017 tersebut.

Apalagi, imbuh dia, tambang di Kotabaru milik PT Silo Grup sudah memenuhi segala persyaratan atau memiliki serifikat CnC. “Penutupannya jelas terindikasi melanggar hukum, ya karena diduga kuat pesanan tadi. Jadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat jauh dari harapan,” pungkasnya

Baca Juga  Kader Demokrat Jawa Barat Persiapkan Dukungan Jokowi-Amin

Diakhir sesi para narasumber bersepakat menyampaikan, bahwa forum ini ada, karena penggiat aktivis di Banua sayang kepada Gubernur Kalsel dan Cinta terhadap Banua. Dengan harapan Gubernur Kalsel (Paman Birin) jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan dibelakangnya dan bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banua. (H@tim)


Tekan tombol SUKA di bawah ini untuk berlangganan berita terbaru, GRATISS!!

loading...
Tags:

0 thoughts on “Diskusi Publik, Kritik 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalsel

Tinggalkan Balasan

Tips Kesehatan Dari Sponsor

loading...
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!