Tolak Tambang Batubara, Massa Pendemo Ngaku Dibayar Rp 50 Ribu Perorang 

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA – KOTABARU. Maraknya aksi demo akhir-akhir ini di Kabupaten Kotabaru mengundang banyak petanyaan dikalangan aktivis di banua Lambung Mangkurat ini. Dalam demo yang sudah berlangsung, ternyata ada cerita menarik dibalik aksi demo tolak tambang Kamis (18/1) di Kotabaru. Cerita itu keluar dari hembusan mulut peserta aksi penyampaian pendapat dimuka umum tersebut.

Pasalnya tersiar kabar bahwa akhir-akhir ini telah beredar desus-desur demo bayaran dan aksi ini terungkap disaat jaringan intelejen Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) juga berbaur di dalam aksi demontrasi menolak tambang batubara di Kotabaru, Kamis, (18/01/2018), sehingga membuat Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), H. Aspihani Ideris, S.AP, SH, MH, angkat bicara mengkritisi aksi demo tersebut.

Ini jelas menandakan bangsa ini sedang sakit dan krisis ekonomi kerakyatan di nusantara. Banyak anak muda yang tidak bisa bekerja secara profesional hingga pada akhirnya mereka mencari uang dengan jalan singkat melalui ikut demo bayaran, papar Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), saat di hubungi wartawan SUAKA via telepon Kamis, (18/1).

Menurut Aspihani Ideris, bahwa hal tersebut diperparah dengan banyaknya kalangan aktivis saat ini yang sudah luntur idealismenya dan berprofesi sebagai broker demo alias spesialis demo dan atau juga demo bayaran, “Akibat demo bayaran inilah terkadang mereka tidak memahami pasti, apa maksud dan tujuan dari pendapat yang mereka sampaikan di muka umum itu,” katanya

Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini memaparkan, bahwa para peserta demo bayaran tersebut sebenarnya tidak bisa juga begitu disalahkan, karena itu semua mereka lakukan dikarekan faktor ekonomi sehingga memaksa mereka ikut didalamnya, namun seharusnya pihak pembayar yang punya kepentingan itu berbesar hati dan gentleman berpacu dalam penguasaan sebuah usaha, “data yang kita dapatkan, dalam aksi demo itu di Kotabaru ini (Kamis 18 Januari 2018) sepertinya tidak murni penyampaian aspirasi masyarakat, dan terkesan seperti aksi demo pesanan dalam hal persaingan bisnis. Ini jelas koordinator aksinya mencederai demokrasi, jika benar itu sebagai aksi pesanan dari salah satu pengusaha, sebagaimana data yang kami dapatkan,” tukas Aspihani kepada wartawan.

Baca Juga:  Kasat Lantas Polres Kotabaru, Mencanangkan Tertib Lalulintas Bagi Pengendara motor

Sebenarnya sangat mudah membedakan, antara demo bayaran maupun demo murni penyampaian aspirasi. Menurut aktivis yang gencar melaksanakan aksi demo ini, kalau demo bayaran biasanya pesertanya tidak paham dengan substansi persoalan yang didemokan. Ini semua sangat jelas terlihat dari raut mukanya, mereka bukan terdiri dari orang-orang yang bisa berpikir secara cerdas dan hanya mengekor koordinator lapangannya dan juga dilihat dari isunya, biasanya demo bayaran sangat sektoral dan tidak menyentuh persoalan rakyat,” kata Aspihani menjelaskan.

Sementara demonstran yang bisa dikatakan murni untuk kepentingan masyarakat banyak, pasti terlihat dari sisi idealismenya dan antusiasnya, sehingga papar Aspihani, lazimnya mereka itu benar-benar paham dan mengerti dengan permasalahan yang didemokan. Dan bisa dipastikan mereka itu terdiri dari orang-orang yang bisa berpikir dan lebih memperjuangkan persoalan-persoalan riil di masyarakat, “Ya kalau koordinator saya rasa wajarlah mendapatkan bayaran, namun kalau itu untuk kepentingan masyarakat, biasanya peserta demo itu terdiri dari masyarakat yang terdjalimi, bukan sebaliknya,” ucap tokoh LSM Kalsel ini kepada Wartawan SUAKA.

Aspihani menegaskan, menyampaikan pendapat dimuka umum itu sangat wajar dan semua itu di atur sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” dan juga UU No 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” mengaturnya. “Sebagai warga negara kita semua di boleh kan dalam menyampaikan pendapat di khalayak umum tersebut, namun harus memperhatikan etika dan kaidah yang positif, tukasnya seraya menutup pembicaraannya kepada wartawan SUAKA.

Diketika awak media ini memantau dalam Aksi Demo tersebut, salah seorang pendemo yang tak bersedia disebutkan namanya mengaku dirinya dibayar sebesar Rp 50.000 untuk demo, “kami hadir disini dibayar Rp 50ribu mbak perorangan, tujuannyapun kami nggak ngerti apa maksud dari demo ini,” paparnya seraya menjelaskan kepada wartawan SUAKA.

Diapun bersama pendemo lainnya terpaksa rela berpanas-panasan demi tambahan belanja sehari-hari “Lumayan buat nambahin belanja. Biasanya aku sehari-hari kerjanya serabutan, “kata peserta pendemo itu kepada wartawan.

Lelaki yang enggan namanya disebutkan ini juga menambahkan dalam paparannya, jika dirinya sendiri sebenarnya tidak mengetahui apa yang di tuntut dalam unjuk rasa itu, namun demikian sebelum melakukan unjuk rasa, dia disuruh berkumpul di depan Masjid Raya dan long march menuju siring laut Kotabaru.

Baca Juga:  Indocement Pabrik Tarjun Berikan Edukasi Prokes Kepada SMK Mitra

“Jujur kita juga gak tahu apa yang mau didemokan, namanya juga cari duit. Kita diminta ikuti apa yang di suarakan koordinator dalam orasi kita ikut aja walau kita nggak ngerti maksudnya. Seperti kata-kata mereka ‘usir silo, hidup Haji Isam’ itu kami hanya nuruti kata-kata itu atas permintaan koordinator, namun kamipun gak ngerti apa maksudnya,” kata pendemo lainya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini kepada wartawan SUAKA.

pantauan SUAKA, ratusan massa pendemo, Kamis (18/1), selain pekerja serabutan, tukang parkir, pekerja bangunan, petani dan pekebun juga diikuti oleh para nelayan yang tergabung dalam organisasi pedagang ikan dan nelayan se Kotabaru.

Dan juga demo yang berlangsung di halaman kantor Bupati Kabupaten Kotabaru pada Kamis (18/1) itu, saat ada salah satu pendemo yang menyuruh massanya untuk masuk ke dalam Kantor Bupati berdampak sempat terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas. Beruntung saat itu pihak kepolisian yang berjaga bisa meredam pengunjuk rasa yang berusaha memasuki Kantor Bupati sehingga tidak terjadi kegaduhan.

Saat itu pendemo hanya ditemui oleh Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Usaha dan Humas Sekretaris Daerah Kotabaru, Yudi Ridhani, ia mengatakan, Bupati H. Sayed Jafar Al-Idrus, SH lagi menerima tamu dari General Manager Pertamina regional Kalimantan, “Maaf pak Bupati kita lagi sedang ada tamu, beliau mendampingi GM PT Pertamina Kalimantan dalam menindaklanjuti terkait program-program penting pertamina untuk daerah Kotabaru, jadi sekali lagi maaf beliau belum bisa menemui kalian,” ucap Yudi dd saat menemui massa pendemo.

Usai menyampaikan aspirasinya di kantor Bupati Kotabaru, ratusan massa akhirnya berbondong-bondong mengarah kegedung DPRD Kotabaru guna menyampaikan aspirasinya, Namun sangat disayangkan para anggota DPRD Kotabaru saat itu satupun tidak ada ditempat. Dan kedatangan pengunjuk rasa itu hanya ditemui oleh pejabat di Sekretariat Dewan (Sekwan). “Maaf, anggota dewan saat ini tidak berada ditempat, mereka sedang melaksanakan tugas keluar daerah,” kata Gusti Anasrullah dihadapan ratusan massa yang berunjuk rasa saat itu, Kamis (18/1).

Baca Juga:  Tim Hukum BirinMu Kecam Ceramah UAS “Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya”

Melihat kondisi seperti itu, akhirnya Syahriansyah alias Inyik yang diketahui sebagai koordinator pengunjuk rasa dan juga koordinator Lapangan Aksi Demo tersebut, Saharudin langsung balik kanan alias mengarahkan massanya untuk bubar. Namun para wartawan sempat menyambanginya guna mewawancarainya.

Koordinator aksi, Syahriansyah menyampaikan bahwa warga Kotabaru utamanya yang tergabung dalam aksi massa ini intinya menolak tegas seluruh pertambangan di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ini, “Pada intinya, kami menolak tambang dan kami hari ini sangat kecewa karena Bupati atau perwakilannya tidak menerima dan menjumpai kami,” ujar Syahriansyah.

Sementara, dimintai tanggapan soal sedikit kericuhan yang sempat terjadi, pihaknya mengaku tidak mengetahui, karena kondisi saat itu panas dan pengunjuk rasa mulai merasa kecewa dan berusaha masuk ke kantor bupati, “Kami sudah komitmen dari awal akan menyampaikan aksi damai. Tapi kami tidak tau masa sempat riuh dan itu hanya mis komunikasi dan sempat saling dorong dengan petugas,” katanya kepada wartawan.

Dan juga disinggung mengapa, jika aksi massa tersebut menolak semua aktuvitas tambang di Kotabaru, dan kenapa tadi dalam orasi sempat menyindir salah satu perusahaan tambang Batubara dengan kalimat usir tambang tersebut dan menyanjung nama salah satu pengusaha sukses tambang batubara lainnya di Kalsel ini, Syahriansyah tidak menjawabnya dan malahan berlalu menjauhi dari wartawan yang menanyakan hal tersebut.

Saat dikonfirmasi via telepon oleh awak media SUAKA, salah satu anggota DPRD Kotabaru dari Komisi III, Sukardi, S. Sos membenarkan bahwa para anggota legislatif Kotabaru tersebut sedang berada diluar daerah dalam melaksanakan tugas, “Maaf mbak, kami saat ini berada diluar daerah sedang melaksanakan tugas dewan dan Insya Allah Sabtu (20/1) kami sudah ada yang pulang ke Kotabaru. Biar ketua aja nanti yang memberikan komentar sebaiknya untuk menjelaskannya,” paparnya politisi Partai NasDem ini singkat seraya menutup pembicaraannya kepada wartawan suarakalimantan.com. (Ani)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top