BPBD Samarinda Keluhkan Minimnya Dana Yang di Anggarkan Pada APBD 2017

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA – SAMARINDA, Paling depan untuk urusan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) paling belakang untuk urusan alokasi anggaran. Dari APBD Murni 2017, mereka hanya mendapat asupan dana Rp 500 juta.

Hingga kini, anggaran tersebut sudah terserap hingga 60 persen. Kepala BPBD Samarinda Endang Liansyah tidak ingat angka pastinya. “Yang jelas itu sudah termasuk biaya perjalanan dinas, keperluan rapat, dan pemenuhan ATK (alat tulis kantor),” jelas dia kemarin. Anggaran segitu bahkan tak cukup untuk menyokong operasional sekretariat. Selama ini, kantor beroperasi dengan talangan dana pribadi. Jangan harap mereka bisa membantu ketika ada bencana.

Idealnya, lanjut dia, untuk setahun membutuhkan Rp 10 miliar. “Ada dana tanggap darurat, tapi tidak semua bencana masuk dalam tanggap darurat, karena ada prosedurnya dan harus atas persetujuan wali kota,” tutur dia kepada wartawan.

Hingga kini, dana tanggap darurat yang sudah dipakai senilai Rp 1,3 miliar. Dana itu terserap ke anggaran seperti banjir dan kebakaran. Dana tersebut kini dititipkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.

Baca Juga:  Menang Gugatan, PBB Langsung Dapat Nomor Urut 19

Meski begitu, mereka tidak berdiam diri. Mereka mengawal rancangan peraturan daerah (raperda) BPBD yang kini masih digodok oleh DPRD Samarinda. Lewat regulasi itu, Endang berharap alokasi anggaran pada masa mendatang bisa bertambah. Pasalnya, raperda tersebut bentuk dukungan pembentukan bidang baru di tubuh BPBD. Bidang baru, alokasi anggaran bertambah. “Semoga disetujui. Nama bidangnya pusdalop (pusat pengendali operasional),” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pusdalop nantinya akan stanbye selama 24 jam untuk memonitor dan melaporkan kejadian beserta lokasinya, aktual. “Berupa sistem elektronik,” ujar Endang menjelaskan mekanisme kerja bidang tersebut kepada wartawan.

Sementara itu, untuk APBD perubahan, dia telah mengajukan dana operasional Rp 25 juta untuk dua bulan. “Semoga cukup dan disetujui. Untuk mengatasi kegiatan di luar tanggap darurat, seperti longsor satu rumah dan kebakaran yang tidak merusak banyak bangunan,” katanya. (TIM/Helman)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top