Palangkaraya Sebagai Ibukota NKRI Hanya Sebatas Wacana Presiden Saja

Print Friendly, PDF & Email

SUARA KALIMANTAN. Wacana pemerintah pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, propinsi Kalimantan Tengah yang pernah diwacanakan oleh presiden pertama, Ir. Soekarno dan pernah hilang puluhan tahun wacana tersebut, kini kembali di dengungkan kembali oleh presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menjelaskan, wacana ini kembali muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sekitar setahun yang lalu. Menurut dia kala itu, banyak tokoh masyarakat yang meminta agar Presiden merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

Menurut Johan Budi, bahwa pemindahan ibu kota negara itu bukanlah sebuah persoalan yang mudah. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam terhadap apa yang telah diwacanakan.

“Tentu memindahkan ibu kota kan bukan persoalan yang kecil, luas butuh kajian yang mendalam. Saya dengar Menteri Bappenas sudah diminta untuk melihat peluang itu, dan mengkajinya,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/4) kepada wartawan.

Johan mengatakan, Palangkaraya belum begitu siap menjadi ibu kota negara. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Bappenas mengkajinya secara mendalam. Apalagi pemindahan ibu kota negara tersebut harus pula adanya sebuah persetujuan DPR RI. “Ya kalau soal siap nggak siap ya saya kira belum siaplah. Kalau memindahkan ibu kota kan perlu bicara dengan DPR, bicara dengan macam-macamnya.” ujarnya kepada wartawan yang mewawancarainya.

Baca Juga:  Senator Fachrul Razi Dipilih Kembali Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI

Adanya wacana desakan berbagai lapisan masyarakat terkait wacana pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengaku sudah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu 11 Januari 2017 tersebut, Sugianto sempat menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya sudah bertemu Pak Menteri melaporkan rencana pembangunan Kalteng. Saya ceritakan tentang pekerjaan kami. Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami wajib siap jadi ibu kota negara. Itu juga cita-cita Pak Soearno kan presiden pertama kita,” ujar Sugianto, kepada wartawan.

Menurut mantan anggota DPR ini menjelaskan, banyak kemajuan proyek strategis di daerahnya. Pembangunan tersebut akan membuat Kalimantan Tengah menjadi semakin strategis dalam peta pembangunan nasional. “Kita sedang kawal betul program strategis, pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan laut Batanjung, jalur kereta Kalimantan, sampai sentra pertanian organik terbesar di Indonesia. Kalau pusat, daerah kuat, pasti berkah untuk rakyat. Kalteng pasti semakin penting dalam kemajuan Indonesia,” tegasnya.

Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat. Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalteng siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia. Kami memulainya dengan menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, ujarnya seraya menutup pembicaraannya kepada wartawan.

Baca Juga:  kejar SK Presiden, DPI Susun Kekuatan

Senada juga Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, menyatakan Kalteng sudah memenuhi syarat dijadikan ibukota NKRI, karena daerahnya memiliki wilayah cukup luas sehingga untuk pengembangan pembangunan infrastruktur bisa berkesinambungan. Selain itupula daerah Kalteng tidak rawan bencana seperti daerah pulau Jawa termasuk Jakarta yang sering gempa, tanah longsor, banjir dan bencana lainnya, katanya, Jumat (7/4) saat di hubungi wartawan Suara Kalimantan via telepon.

Apalagi wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sudah diidamkan sejak zamannya Presiden pertama RI, Ir. Soekarno memimpin negara Indonesia ini. Dikarenakan, Palangkaraya merupakan kota di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Selain itupula, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Jika kita simak pernyataan Soekarno disaat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota Palangkaraya 17 Juli 1957 berucap ‘Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,’.

Wacana Palangkaraya sebagai ibukota NKRI sempat hilang bak ditelan bumi. Namun wacana itu muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013. Lagi-lagi, Palangkaraya menjadi opsi utama perpindahan ibu kota ini. Namun sampai saat ini hanya sebatas wacana. Secara pribadi saya sangat mendukung wacana Presiden Jokowi mewacanakan Kalteng sebagai Ibukota NKRI. Apalagi saat ini pemerintahan dalam proses pembangunan pelabuhan laut Batanjung di Kapuas yang mana merupakan pelabuhan yang cukup besar dan luas, kata Aspihani.

Baca Juga:  Penumpang Kapal Sabuk Nusantara 93, Melakukan Screening Ditemukan ODP Sebanyak 13 Orang

Menurut Aspihani, bahwa faktor kewilayahan pun juga menjadikan syarat menjadi ibukota negara, dan Kalteng memiliki luas wilayah yang cukup jika kita bandingkan dengan luas pulau Jawa yang hanya memiliki luas 128.297 km². Sedangkan luas wilayah Kalimantan tengah memiliki luas yang sangat fantastis dijadikan sebagai Ibukota negara, yaitu 153.564 km². Provinsi DKI Jakarta saja yang saat ini sebagai ibukota negara hanya memiliki luas 661,5 km² dan jika kita bandingkan dengan luas propinsi Kalimantan Tengah santa jauh lebih besar Kalteng di banding DKI Jakarta. Untuk kota Palangkaraya saja cukup luas juga sebagai pusat Ibukota, karena Palangkaraya memiliki luas 2.679 km².

Selanjutnya dia memaparkan, seluruh penduduk pulau Jawa (6 provinsi) Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan Jakarta mampu ditampung dlm 1 provinsi di Kalimatan yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng). “Artinya bahwa Kota Palangkaraya memiliki lahan yang cukup luas dan lahannya mampu mencetak 4 buah provinsi DKI Jakarta yang ada saat ini. Adakah saat ini wilayah yang lebih layak dan daya tampung lebih baik dari Palangkaraya? Berbicara masalah pantas atau tidak pantas Palangkaraya Kalimantan Tengah menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau menurut saya ya cukup pantaslah, intinya kami sangat mendukung wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, baik ke Kalteng, Kalsel maupun Kaltim,” ujar aktivis Kalimantan ini kepada wartawan suara kalimantan. (TIM)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top