Kebijakan Berubah, Kayong Utara Tetap Canangkan Pendidikan Gratis 

Print Friendly, PDF & Email

suarakalimantan.com, Kayong Utara – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Romi Wijaya mengatakan pihaknya menjamin dalm program pendidikan gratis  di kabupaten Mayong Utara tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada pengalihan sistem kewenangan yang berlaku. Sesuai kebijakan pusat, yang dulunya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat berpindah mejadi ke wenangan provinsi. katanya Selasa (4/4/2017).

“bagu kami program pendidikan gratis yang menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Kayong Utara tidak mempengaruhinya,” ujar Romi Wijaya di Sukadana, 

Dijelaskannya, kebijakan pendidikan gratis itu tetap. Perbedaannya pada skenario pembiayaan dan aturan pengelolaan keuangan serta mekanismenya, pemerintah kabupaten tetap mengintervensi pembiayaan di sekolah-sekolah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan gratis tersebut. “dulu dari kas daerah kita langsung ke rekening sekolah-sekolah, tapi kalau sekarang dalam bentuk bantuan keuangan. Jadi, kita transfer ke pemerintah provinsi, nanti dari pemerintah provinsi yang mentransfer ke sekolah-sekolah,” kata Romi Wijaya kepada wartawan.

Selanjutnya dia menjelaskan, regulasi yang telah disepakati bersama adalah tentang teknis pengelolaan keuangan dana yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk bantuan dana untuk pembiayaan operasional di sekolah tersebut. Wujudnya dalam bentuk bantuan keuangan. “Sejenis dana transfer yang diarahkan, jadi fungsinya itu, peruntukannya sudah jelas,” tutur Romi.

Baca Juga:  Emrus: Mungkin dapat 1 Kursi, 3 Kader Demokrat Ini Berpotensi jadi Kabinet Jokowi

Menurut Romi Wijaya, hal itu sudah sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku mulai 2017. Salah satu isinya menyangkut tanggung jawab pendidikan SD/SMP berada di dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk jenjang SMA/sederajat, dan pemerintah pusat pada perguruan tinggi.(TIM)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top