Minggu, 25 Februari 2018

Tag: pemerintah

Pertamina Pastikan, Pasokan Gas LPG di Kalsel Normal

Pertamina Pastikan, Pasokan Gas LPG di Kalsel Normal

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUAKA-BANJARMASIN. Regional Komunikasi dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Kalimantan Yudi Nugraha mengatakan, saat ini pasokan LPG di wilayah Kalimantan Selatan sudah kembali normal setelah mengalami keterlambatan pasokan akibat cuaca buruk. Menurut Yudi saat dihubungi via telepon seluler oleh wartawan dari Banjarmasin Kamis, (22/2) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh konsumen di Kalsel, terkait berkurangnya pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG). "Sebelumnya kami mohon maaf, karena ada kendala teknis dan cuaca yang cukup ekstrim, sehingga ada keterlambatan pasokan gas ke Banjarmasin," katanya. Namun, tambah dia, dalam minggu ini pasokan sudah normal kembali, dan diharapkan pada minggu ini juga, pasokan gas sudah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut ...
​Mendag : Mulai Hari Ini Tidak Perlu Perpanjang SIUP dan TDP

​Mendag : Mulai Hari Ini Tidak Perlu Perpanjang SIUP dan TDP

Headline, Nasional
SUAKA - JAKARTA. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menegaskan, pihaknya telah menandatangani surat edaran untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan mengubah Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peraturan ini efektif diberlakukan mulai hari ini dan berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian para pengusaha yang sudah eksisting, sudah tidak perlu untuk memperpanjang SIUP dan TDP. "Surat edaran sudah saya tandatangani. Harusnya keluar hari ini,Tadi saya laporkan ke Presiden. Bahwa sesuai dengan perintah Presiden dan rakor Kemenko, yaitu kami Kementerian Perdagangan sudah mencabut atau menyatakan, SIUP tidak perlu daftar ulang. SIUP itu cukup satu kali saja," katanya di Jakarta pada Selasa (20/2/2017). SIUP merupakan surat izin untuk bisa...
Gubernur Kalsel Lantik Gusti Syahyar Penjabat Bupati Tapin

Gubernur Kalsel Lantik Gusti Syahyar Penjabat Bupati Tapin

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - BANJARMASIN. Pejabat Bupati selain harus menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga diingatkan untuk terus melestarikan tradisi demokrasi di Kalsel yang selama ini dikenal santun dan menjunjung tinggi etika, sehingga daerah tetap kondusif. Pesan khusus ini disampaikan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, ketika melantik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel, H Gusti Syahyar, menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Tapin di Mahligai Pancasila, Senin (19/2). “Jadikan pengalaman dalam memimpin organisasi sebagai modal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, terus jaga sinkorinsasi program pembangunan Kabuopaten Tapin, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat,” tegas Paman Birin, sapaan familiar Gubernur Kalsel ke-11 ini. Sesuai Ke
Impian Adanya Kereta Api Jalur Kalimantan Mulai Ada Titik Terangnya 

Impian Adanya Kereta Api Jalur Kalimantan Mulai Ada Titik Terangnya 

Borneo, Headline, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Kaltim, Lingkungan, Nasional
SUAKA-BANJARMASIN. Akhirnya sebuah harapan dan impian warga Kalimantan Selatan memiliki mobilisasi transportasi umum yakni Kereta Api sudah mulai menunjukkan titik kejelasan. Pasalnya diketahui bahwa dalam tahun ini sudah akan dilaksanakan proses pembebasan lahan bagi yang terkena alur lintas Kereta Api tersebut. Menurut Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira mengatakan bahwa, pembebasan lahan ini sudah memasuki persiapan untuk pembuatan jalur Kereta Api yang akan dilalui. Ia menjelaskan, tahapan Land Acquisition Resettlement Action Plan (Larap) atau Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Permukiman, awal dilaksanakan untuk jalur Tabalong, Martapura, dan Banjarmasin. Karena itu semua merupakan kelanjutan jalur dari Kalimantan Timur, paparnya kepada wartawan. Dari ...
Bertindak Sewenang-Wenang, Yusril Gugat Gubernur Kalimantan Selatan

Bertindak Sewenang-Wenang, Yusril Gugat Gubernur Kalimantan Selatan

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - JAKARTA. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra akhirnya menggugat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, S. Sos, MH ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena telah mencabut tiga surat izin tanpa alasan yang jelas. Menurut Yusril, Gubernur Kalsel secara sepihak mencabut izin atas tiga perusahaan tambang yang bergerak dalam batubara, yakni PT Sebuku Batubal, PT Sebuku Tanjung Batubara dan PT Sebuku sejaka Batubara. "Hari Selasa depan kami akan daftarkan gugatan ini ke PTUN Banjarmasin," kata Yusril kepada wartawan saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (2/2). Menurut Yusril, Gubernur Kalsel telah bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum serta alasan yang jelas. Sahbirin telah mencabut izin usaha penambangan operasi Produksi (UP-...
BUPATI LAKUKAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR

BUPATI LAKUKAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUARA KALIMANTAN - KOTABARU. Sebanyak Enam Pejabat Administrator dan Tiga Pengawas Kecamatan yang terbagi di tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar, SH. Acara pelantikan tersebut ditempatkan dihalaman kantor Kecamatan Kelumpang Hilir, senin (28/01) kemaren. Untuk pejabat administrator sendiri yang dilantik yaitu, H.Matra jabatan Lama sebagai Camat Kelumpang Hilir dipindahkan kejabatan baru sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP), Johanudin jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pamukan Barat dipindahkan kejabatan baru sebagai Camat Kelumpang Hilir.  Zainal Abidin jabatan Lama sebagai Camat Pamukan Selatan dipindahkan kejabata...
Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
Foto : Kepala DPMPTSP Kalsel Nafarin saat menunjukkan peta lokasi izin tambang PT Sebuku (Group) yang dicabut.  SUAKA - BANJARMASIN, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, S.Sos, MH akhirnya mencabut izin pertambangan operasi produksi batubara PT Sebuku (Group) di Kabupaten Kotabaru yang berlokasi di kawasan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan mendapat kritikan dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Jum'at, 26 Januari 2018. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin menyebutkan, ada tiga lokasi yang dicabut izinnya, yakni PT Sebuku Batubai Coal di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, PT Sebuku Sejaka Coal di Pulau Laut Timur dan PT Sebuku...
Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - PELAIHARI. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 harus diberhentikan sementara sejak ia dilantik. Hal demikian dari hasil investigasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) seharusnya juga sebagaimana Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut, Drs. Kamaruzzaman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan harus mengundurkan diri sementara sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota KPU. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, SAP, SH, MH, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai N...
Dirut PT Sebuku Group Angkat Bicara, Terkait Kronologis Pertambangan di Pulau Laut

Dirut PT Sebuku Group Angkat Bicara, Terkait Kronologis Pertambangan di Pulau Laut

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUAKA - KOTABARU. Direktur PT Sebuku group angkat bicara pro dan kontra terkait penambangan di Pulau Laut, melalui siaran persnya, Rabu (24/1), Mayjen TNI (Purnawirawan) Soenarko MD menjelaskan, bahwa sebuku group memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) dikeluarkan tahun 2010 itu berlaku selama 20 tahun. Sebuku group juga memiliki dokumen Analisis mengenai dampak Lingkungan (Amdal) yang terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala, katanya. Kemudian luas areal yang dipergunakan Sebuku Group telah sesuai izin hanya 1 % (satu) persen dari luasan Pulau Laut. Hal ini sejalan dengan PP No. 13 tahun 2017 tentang perubahan PP No. 26 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam RTRWN tersebut Pu...
Ribuan Massa Turun Kejalan, Sebagai Bentuk Aksi Demo Dukung PT SILO GRUOP 

Ribuan Massa Turun Kejalan, Sebagai Bentuk Aksi Demo Dukung PT SILO GRUOP 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUAKA - KOTABARU - Petisi Aliansi Masyarakat Kotabaru melakukan unjuk rasa gabungan kepada masyarakat Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Timur. Saat itu ribuan massa yang turun ikut aksi demo masyarakat yang berada di Kabupaten Kotabaru ikut berpartisipasi maksud dan tujuannya untuk menyampaikan aspirasinya bahwa masyarakat kecil membutuhkan lapangan pekerjaan di PT Silo Group, Selasa (23/01)  Orasi itu pun berlangsung kurang lebih 1jam di depan kantor DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, kahrani bersama Hasripin sebagai kordinator Aksi demo menyampaikan tuntutan di dalam orasinya Sehubungan Demonstrasi yang dilakukan. Warga Masyarakat Kabupaten Kotabaru Mendukung kegiatan Pertambangan oleh PT. Sebuku Group bekerjasama dengan Koperasi TNI di Pulau Laut Kabupaten Kota...