Kamis, Mei 24

Tag: hukum

Ombudsman Minta Walikota Kembalikan Hak Hamli Kursani Sebagai Sekdakota Banjarmasin

Ombudsman Minta Walikota Kembalikan Hak Hamli Kursani Sebagai Sekdakota Banjarmasin

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Nasional, Politik
SUAKA-BANJARMASIN. Perlawan secara aturan hukum yang dilakukan oleh Drs H Hamli Kursani M.Si atas pencopotan sementara jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdakota) Banjarmasin melalui selembar Surat Keputusan (SK) bernomor 880/002-KUM.DIS/BKD, DIKLAT/2018, tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina SP, terlihat memperlihatkan kecerahan dan membuahkan hasil. Pasalnya, pengaduan Hamli Kursani keberapa instansipun ditindaklanjuti langsung oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dengan mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tertanggal 22 Mei 2018. Seperti dalam surat yang dilayangkan ke Hamli Kursani, oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid yang mengabarkan hasil LAHP. Apa saja poin da...
Rompas Protes Legal Standing Ketua Dewan Pers

Rompas Protes Legal Standing Ketua Dewan Pers

Headline, Hukum & Kriminal, Nasional
suarakalimantan.com - Jakarta. Sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers diwarnai protes oleh kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas terhadap legal standing tergugat Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang pada hari ini, Senin (21/5/2018) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa Hukum penggugat, Dolfie Rompas mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri padahal seharusnya ikut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers. “Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunju
Aktivis ’98 Tolak Beri Tempat Rezim Berdarah Orba

Aktivis ’98 Tolak Beri Tempat Rezim Berdarah Orba

Headline, Nasional
Reinhard Parapat SUAKA-JAKARTA, Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat menilai, orang-orang yang tangannya masih 'berlumuran darah' tragedi 1998 dinilai belum pantas menjadi pemimpin negara Indonesia. Walaupun reformasi 1998 telah 20 tahun berlalu namun masih kental dalam ingatan, saat mahasiswa dibenturkan dengan aparat keamanan ketika aksi berlangsung. "Siapapun pucuk pimpinan harus bertanggung jawab atas hilangnya para aktivis demokrasi saat itu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/05/2018). Pria alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu percaya bahwa perjuangan mereformasi kebijakan negara memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, hasilnya saat ini kita rasakan dan mengalami kemajuan baik demokrasi, ekonomi dan teknol...
Dua Saksi Ahli PT Silo Group Patahkan Dasar Pencabutan IUP-OP Oleh Gubernur

Dua Saksi Ahli PT Silo Group Patahkan Dasar Pencabutan IUP-OP Oleh Gubernur

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUAKA-BANJARMASIN. Dua orang saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat PT Sebuku Besi Lateritic Ores (SILO) Group di persidangan PTUN Banjarmasin dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya dapat mematahkan pijakan hukum Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas pencabutan tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan, pada Jum'at (18/05/2018). Salah satu saksi ahli Esther Simon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di hadapan majelis hakim PTUN Banjarmasin, dan dua pihak bersengketa SILO Group diwakili kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan, serta tim pengacara Gubernur Kalsel dikoordinir oleh Andi M Asrun mengungkapkan, prosedur pencabutan sebagai izin operasi perus...
Koalisi Gerindra-PD-PKS dan PAN Bersiap Melawan Jokowi di Pilpres 2019

Koalisi Gerindra-PD-PKS dan PAN Bersiap Melawan Jokowi di Pilpres 2019

Headline, Nasional, Politik
Foto Istimewa internet: kiri-kanan: Fadli Zon (atas/Gerindra), Andre Rosiade (bawah/Gerindra), Chandra Tirta Wijaya (PAN), Ferdinand Hutahaean (PD), Sandiaga Uno (Gerindra). SUAKA-JAKARTA. Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN bersiap diri melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Keempat partai itu bersepakat bakal membentuk koalisi. Rencana pembentukan koalisi itu awalnya dikemukakan oleh Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan. Ia menyatakan partainya kembali membuka komunikasi dengan Partai Gerindra. "(Komunikasi poros ketiga) masih terus, baik dengan PKS, PKB, PAN, sekarang mulai lagi dengan Gerindra ngobrol dan itu normal, dengan partai-partai lain juga kita ngobrol," ujar Hinca kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jum'at (18/5). Kemudian, anggota Badan ...
Revitalisasi Pos Lantas “Model Kekinian” Rampung Dibangun

Revitalisasi Pos Lantas “Model Kekinian” Rampung Dibangun

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Nasional
SUAKA-BANJARNASIN. Revitalisasi Pos Lantas "Model Kekinian" yang terletak di simpang empat Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin sudah rampung dibangun dan rencananya pekan depan bakal diresmikan penggunaannya. "Alhamdulilah revitalisasi sudah selesai, tinggal pemasangan aksesorisnya seperti pot bunga dan kebersihan lingkungan," ucap Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol E Zulpan, Jum'at, (18/05/2018) Pengecekan progress pembangunan Pos Polantas 6 yang masuk wilayah hukum Satlantas Polresta Banjarmasin, dilakukan Zulpan didampingi Kasubdit Dikyasa AKBP Nina Rahmi selaku penggagas revitalisasi tersebut dan juga Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol Wibowo. Menurut Zulpan, Revitalisasi Pos Lantas adalah hasil dari terobosan kreatif Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Kalsel selak...
JPU Tuntut Aman Abdurrahman alias Oman Vonis Hukuman Mati

JPU Tuntut Aman Abdurrahman alias Oman Vonis Hukuman Mati

Headline, Hukum & Kriminal, Nasional
SUARAKALIMANTAN.COM. Terdakwa Aman Abdurrahman alias Oman menjalani sidang keterangan saksi di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jum'at (23/2/2018). Terdakwa serangan teror bom Thamrin, Aman Abdurrahman seusainya mengeluarkan secarik kertas dari gamis. Kertas diserahkan ke pengacara Aman, Asludin Hatjani. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar hakim menjatuhi vonis hukuman mati kepada Aman. Ketua Majelis Hakim Akhmad Jaini menanyakan kepada Aman mengenai mekanisme pembelaan. Aman menjawab, pembelaan akan dilakukan oleh dirinya sendiri, dan pengacara Asludin. "Masing-masing," ujar Aman di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Setelah mendengar tuntutan hakim, Aman yang mengenakan peci abu-abu beserta gamis cokelat muda langsung menghampiri Asludin. Aman menyerahkan secarik ke...
Tiga Saksi Pemprov Kalsel Sebut, Dasar Pencabutan Sebuku Group Dipicu Demo

Tiga Saksi Pemprov Kalsel Sebut, Dasar Pencabutan Sebuku Group Dipicu Demo

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Nasional
SUAKA-KALSEL. Memasuki awal Puasa bulan Ramadhan 1439 Hijriyah, sidang gugatan Sebuku (Silo) Group terhadap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor tetap bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Dalam rangka menguji gugatan yang dilakukan oleh PT Sebuku Sejaka Coal, PT Sebuku Batubai Coal, dan PT Sebuku Tanjung Coal atas tiga surat keputusan (SK) gubernur atas pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP), pihak tergugat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akhirnya mengajukan tiga orang saksi fakta pada siding yang berlangsung Kamis (17/05/2018). Tiga orang saksi fakta yang dihadirkan oleh tim Kuasa Hukum Gubernur Kalsel Sahbirin Noor tersebut adalah Siswansyah, yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, aktivis LSM kontra ter...
Kejari dan Direktur PDAM Kotabaru Tandatangani MoU Terapkan Prinsip Akuntabilitas Publik

Kejari dan Direktur PDAM Kotabaru Tandatangani MoU Terapkan Prinsip Akuntabilitas Publik

Headline, Kalsel, Nasional
Kotabaru, Suara Kalimantan - Sehubungan dengan komitmen Direktur PDAM Kotabaru ( H Noor Ipansyah SH) untuk menerapkan prinsip2 akuntabilitas publik atas pelayanan yang menjadi tugas pokok PDAM Kabupaten Kotabaru. Maka dilaksanakan penandatanganan MoU antara pihak Kejaksaan Negeri Kotabaru dan direktur PDAM Kotabaru untuk melaksanakan pendampingan atas kegiatan yang dilaksanakan PDAM Kotabaru, Rabu (16/05/18)Di ruangan kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru. Kecamatan Pulau Laut Itara, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Adapun pendampingan yang dimaksud meliputi bidang keperdataan - Tata Usaha Negara dan juga pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa. Tujuannya adalah untuk Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Membantu pihak...
Kenapa Islam Dikatakan Teroris dan Agama Kekerasan?

Kenapa Islam Dikatakan Teroris dan Agama Kekerasan?

Headline, Hukum & Kriminal, Nasional
Oleh: Husaini Muzakir Algayoni Islam adalah agama teroris dan agama kekerasan telah tersemat dalam doktrin orang non-Islam; bahkan pemeluk Islam dituduh sebagai muslim monster yang suka membunuh orang lain dengan cara bom bunuh diri. Fenomena ini digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2, Fahri dituduh sebagai teroris oleh Keira dan Jason karena ayah mereka meninggal karena ledakan bom yang dilakukan oleh orang muslim. Fahri dimusuhi padahal dia bukan teroris, gejala-gejala seperti ini terus mewarnai cakrawala pemikiran pemeluk agama lain dan dengan mudahnya menuduh Islam sebagai agama teroris yang membawa kekerasan kepada umat manusia. Kini ulah teroris kembali hadir di Surabaya dengan meledakkan bom di tiga Gereja (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta Pusat dan Gereja G...
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!