Minggu, 25 Februari 2018

Tag: hukum

Tergiur Kecantikan Sang Murid, Seorang Guru Tega Setubuhi Sampai 20 Kali

Tergiur Kecantikan Sang Murid, Seorang Guru Tega Setubuhi Sampai 20 Kali

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Nasional
SUAKA - BANJAR. Terpantau saat pertemuan, ruangan kerja Kepala Polisi Sektor Kecamatan Beruntung Baru terdengar suara riuh dan riak celoteh para tamu disaat hari mulai beranjak sore menjelang malam. Di teras Markas Polsek tersebut terlihat ada empat pria duduk di bangku, seraya menghisap dan sambil mengepulkan asap rokok dengan nikmatnya, Kamis (22/2). Mereka sangat hati-hati dalam merespons beberapa pertanyaan yang terlontar para pengejar berita perihal maksud kedatangannya ke Mapolsek Beruntung Baru tersebut. “Kami ngurus SKCK,” ujar salah satu masyarakat di antara mereka tersebut berucap kepada jurnalis.  Diketika para tamu yang berada di ruangan Kapolsek berangsur-angsur meninggalkan Mapolsek, para pria yang semula duduk anteng di teras Mapolsek tersebut, tiba-tiba berdiri dar

Dewan Gagal Sahkan 12 Raperda Kalsel

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA-BANJARMASIN. Adanya sebuab rencana DPRD Kalimantan Selatan akan mengesahkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017 akhirnya gagal dilaksanakan. Padahal hal tersebut sudah di agendakan dalam rapat Paripurna Dewan, Kamis (22/2/2018). Diantara Rancangan payung hukum yang batal disahkan, adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Revolusi Hijau. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak, Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16/2012 tentang Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotripika dan Zat Adiktif Lainnya. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel, Muhammad Ja...
Gugatan PT Silo Mulai Tahap Proses

Gugatan PT Silo Mulai Tahap Proses

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUAKA - BANJARMASIN. Gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait percabutan tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Silo, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin sudah mulai tahap proses. Sesuai jadwal, tahap penelitian dan pemeriksaan berkas dilakukan, Kamis (22/2/2018) nanti. "Selama tahapan itu hanya penggugat dan tergugat yang masuk ruangan. Jadi bersifat tertutup oleh umum,”  jelas Humas PTUN Banjarmasin Febby saat ditemui, Senin (19/2/2018). Dalam pemeriksaan kesiapan berkas gugatan PT Silo Group yang dikuasakan kepada pakar hukum tata negara, Prof DR Yusril Ihza Mahendra, ada dua hal pokok yang diperiksa. Pertama pemeriksaan formal gugatan. “Misalnya subjek dan objek yang kurang pas baik itu penggugat maupun tergug
Pelaku Misterius Aniaya Aktivis Kalsel

Pelaku Misterius Aniaya Aktivis Kalsel

Hukum & Kriminal, Kalsel, Nasional
SUAKA - KALSEL. Terjadi lagi penganiayaan berat terhadap aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Selatan, sebelumnya dua orang aktivis LSM LEKEM KALIMANTAN, Aspihani Ideris mengalami luka cukup mematikan di punggung kirinya bawah di bacok orang yang tidak dikenal dan begitu juga dengan Abdul Kahar Muzakir mengalami kebutaan sebelah matanya akibat disiram dengan air keras oleh orang yang tidak dikenal juga. Belum terungkap penganiayaan aktivis Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) tersebut, kini terulang kembali pada seorang aktivis Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK), Usman Pahero, terlihat dia terbaring lunglai dengan mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang dideritanya sepanjang 16 centimeter dengan kedalaman 2 centimeter dan lebar 3 centim...
​Kisruh PT SILO, PTUN Banjarmasin Belum Terima Gugatan Yusril 

​Kisruh PT SILO, PTUN Banjarmasin Belum Terima Gugatan Yusril 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Nasional
SUAKA - BANJARMASIN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Banjarmasin belum menerima berkas gugatan atas nama penggugat Yusril Ihza Mahendra. Bekas Menteri Hukum dan HAM era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, itu rencananya menggugat keputusan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi pertambangan batubara tiga anak usaha PT Sebuku Iron Lateric Ores (SILO).  PT Silo menunjuk Yusril Ihza sebagai kuasa hukum untuk membatalkan keputusan sepihak Gubernur Sahbirin Noor. Ditunggu hingga pukul 15.00 Wita, Senin (5/2), Yusril tak kunjung mendaftarkan gugatannya. Maklum, Yusril sempat berkoar akan mendaftarkan gugatan ke PTUN Banjarmasin pada Senin (5/2).  Adapun ketiga anak usaha PT SILO yang IUP-nya dicabut itu terdiri dari ...
Bertindak Sewenang-Wenang, Yusril Gugat Gubernur Kalimantan Selatan

Bertindak Sewenang-Wenang, Yusril Gugat Gubernur Kalimantan Selatan

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - JAKARTA. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra akhirnya menggugat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, S. Sos, MH ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena telah mencabut tiga surat izin tanpa alasan yang jelas. Menurut Yusril, Gubernur Kalsel secara sepihak mencabut izin atas tiga perusahaan tambang yang bergerak dalam batubara, yakni PT Sebuku Batubal, PT Sebuku Tanjung Batubara dan PT Sebuku sejaka Batubara. "Hari Selasa depan kami akan daftarkan gugatan ini ke PTUN Banjarmasin," kata Yusril kepada wartawan saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (2/2). Menurut Yusril, Gubernur Kalsel telah bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum serta alasan yang jelas. Sahbirin telah mencabut izin usaha penambangan operasi Produksi (UP-...
Diharap Leasing Wilayah Kalsel dan Kalteng Yang Ada Hubungannya Dengan Mobil ini, Hubungi Saudara Haji Abdullah Di 08125014056

Diharap Leasing Wilayah Kalsel dan Kalteng Yang Ada Hubungannya Dengan Mobil ini, Hubungi Saudara Haji Abdullah Di 08125014056

Kalsel, Kalteng
Di Umumkan Kepada para Pihak Leasing di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah : Ini sebelumnya pada tanggal 28 April 2017 kami telah menerima titipan sebuah mobil merk Brio Satya DD1 1,2 AMT CKD dengan Nomor Mesin L12B31460158 warna Abu-abu Baja Metalik. Bagi pihak leasing yang merasa ada hubungannya dengan mobil tersebut diatas diharapkan menghubungi Saya, H. Abdullah M Saleh dengan Nomor Mobile 08125014056 dan atau 08115037044 Karena mobil tersebut di duga bermasalah hukum dan bagi pihak leasing segera menghubungi saya dengan nomor mobile diatas. Terimakasih…!!!
Ketua KPU Tala, Heran Status ASNnya Dipermasalahkan LSM 

Ketua KPU Tala, Heran Status ASNnya Dipermasalahkan LSM 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - PELAIHARI. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Drs H Kamaruzaman mengaku sangat heran dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama dipermasalahkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurutnya, hampir semua anggota KPU di Propinsi Kalimantan Selatan berstatus ASN. Malahan di KPU Kabupaten Tanah Laut hanya dirinya saja yang berstatus ASN. “Di KPU Kalsel dan di KPU Kabupaten/Kota justru lebih dari satu anggotanya berstatus ASN. Kok hanya saya saja yang dipertanyakan mereka (LSM LEKEM KALIMANTAN). Kemudian dikaitkan dengan Pilkada Tanah Laut yang akan datang ini. “Pilkada tidak bermasalah hanya karena saya berstatus ASN,” katanya, Senin (29/1/2018) kepada wartawan. Terkait gaji yang diterima nya seb
Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
Foto : Kepala DPMPTSP Kalsel Nafarin saat menunjukkan peta lokasi izin tambang PT Sebuku (Group) yang dicabut.  SUAKA - BANJARMASIN, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, S.Sos, MH akhirnya mencabut izin pertambangan operasi produksi batubara PT Sebuku (Group) di Kabupaten Kotabaru yang berlokasi di kawasan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan mendapat kritikan dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Jum'at, 26 Januari 2018. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin menyebutkan, ada tiga lokasi yang dicabut izinnya, yakni PT Sebuku Batubai Coal di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, PT Sebuku Sejaka Coal di Pulau Laut Timur dan PT Sebuku...
Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - PELAIHARI. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 harus diberhentikan sementara sejak ia dilantik. Hal demikian dari hasil investigasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) seharusnya juga sebagaimana Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut, Drs. Kamaruzzaman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan harus mengundurkan diri sementara sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota KPU. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, SAP, SH, MH, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai N...