Minggu, 25 Februari 2018

Tag: dprd

Dewan Gagal Sahkan 12 Raperda Kalsel

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA-BANJARMASIN. Adanya sebuab rencana DPRD Kalimantan Selatan akan mengesahkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017 akhirnya gagal dilaksanakan. Padahal hal tersebut sudah di agendakan dalam rapat Paripurna Dewan, Kamis (22/2/2018). Diantara Rancangan payung hukum yang batal disahkan, adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Revolusi Hijau. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak, Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16/2012 tentang Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotripika dan Zat Adiktif Lainnya. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel, Muhammad Ja...
Gubernur Kalsel Lantik Gusti Syahyar Penjabat Bupati Tapin

Gubernur Kalsel Lantik Gusti Syahyar Penjabat Bupati Tapin

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - BANJARMASIN. Pejabat Bupati selain harus menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga diingatkan untuk terus melestarikan tradisi demokrasi di Kalsel yang selama ini dikenal santun dan menjunjung tinggi etika, sehingga daerah tetap kondusif. Pesan khusus ini disampaikan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, ketika melantik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel, H Gusti Syahyar, menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Tapin di Mahligai Pancasila, Senin (19/2). “Jadikan pengalaman dalam memimpin organisasi sebagai modal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, terus jaga sinkorinsasi program pembangunan Kabuopaten Tapin, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat,” tegas Paman Birin, sapaan familiar Gubernur Kalsel ke-11 ini. Sesuai Ke
Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH Kini Resmi Jabat Anggota DPRD Banjarmasin

Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH Kini Resmi Jabat Anggota DPRD Banjarmasin

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - BANJARMASIN. Rapat Paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Banjarmasin Pengganti Antar Waktu (PAW) berjalan penuh hikmat dan banyak dihadiri undangan berbagai kalangan, Jum'at, (02/02). Pantauan awak media SUAKA, anggota Pengganti Antar Waktu yang dilantik tersebut adalah Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH menggantikan H. Andi Effendi, S.Pd yang diberhentikan secara hormat sebagai anggota DPRD Banjarnasin. Diketahui Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH akan meneruskan sebagai PAW hingga 2019 mendatang. Rapat Paripurna Istimewa, yang berlangsung di DPRD Banjarmasin yang terletak di jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selat...
Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
Foto : Kepala DPMPTSP Kalsel Nafarin saat menunjukkan peta lokasi izin tambang PT Sebuku (Group) yang dicabut.  SUAKA - BANJARMASIN, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, S.Sos, MH akhirnya mencabut izin pertambangan operasi produksi batubara PT Sebuku (Group) di Kabupaten Kotabaru yang berlokasi di kawasan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan mendapat kritikan dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Jum'at, 26 Januari 2018. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin menyebutkan, ada tiga lokasi yang dicabut izinnya, yakni PT Sebuku Batubai Coal di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, PT Sebuku Sejaka Coal di Pulau Laut Timur dan PT Sebuku...
Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - PELAIHARI. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 harus diberhentikan sementara sejak ia dilantik. Hal demikian dari hasil investigasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) seharusnya juga sebagaimana Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut, Drs. Kamaruzzaman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan harus mengundurkan diri sementara sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota KPU. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, SAP, SH, MH, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai N...
Ketum IWO, Kecam Tindakan Oknum Polisi Larang Wartawan Meliput RDP di DPRD Kotabaru 

Ketum IWO, Kecam Tindakan Oknum Polisi Larang Wartawan Meliput RDP di DPRD Kotabaru 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA-KOTABARU. Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tidakan oknum anggota Kepolisian yang melarang para wartawan meliput rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kotabaru dengan para pendemo atas menolak tambang di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Senin (22/1). Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodi Yudhono yang dihubungi oleh awak media SUAKA melalui jaringan telepon selulernya malam tadi mengatakan sangat menyayangkan peristiwa pelarangan peliputan itu. Dia mengatakan, wartawan melakukan tugas jurnalistik sudah sesuai prosedur dan ketentuan Undang-undang. Wartawan itu wajib mendapatkan informasi dari korp kepolisian maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), paparnya kepada wartawan suarakalimantan.com, Senin (22/1). Menyikapi kejadian menghalang...
Ribuan Massa Turun Kejalan, Sebagai Bentuk Aksi Demo Dukung PT SILO GRUOP 

Ribuan Massa Turun Kejalan, Sebagai Bentuk Aksi Demo Dukung PT SILO GRUOP 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional
SUAKA - KOTABARU - Petisi Aliansi Masyarakat Kotabaru melakukan unjuk rasa gabungan kepada masyarakat Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Timur. Saat itu ribuan massa yang turun ikut aksi demo masyarakat yang berada di Kabupaten Kotabaru ikut berpartisipasi maksud dan tujuannya untuk menyampaikan aspirasinya bahwa masyarakat kecil membutuhkan lapangan pekerjaan di PT Silo Group, Selasa (23/01)  Orasi itu pun berlangsung kurang lebih 1jam di depan kantor DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, kahrani bersama Hasripin sebagai kordinator Aksi demo menyampaikan tuntutan di dalam orasinya Sehubungan Demonstrasi yang dilakukan. Warga Masyarakat Kabupaten Kotabaru Mendukung kegiatan Pertambangan oleh PT. Sebuku Group bekerjasama dengan Koperasi TNI di Pulau Laut Kabupaten Kota...
Hasil Sementara, Pansus Hak Angket DPRD Banjar Temukan Data Baperjakat

Hasil Sementara, Pansus Hak Angket DPRD Banjar Temukan Data Baperjakat

Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - MARTAPURA. Adanya tekanan dari aktivis LEKEM KALIMANTAN, agar Panitia Khusus Hak Angket DPRD Banjar benar-benar bekerja profesional sepertinya membuahkan hasil, yakni Pansus menemukan adanya dugaan data baperjakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.  Pasalnya, Pansus Hak Angket tersebut memperlihatkan kinerjanya, sampai sore ini masih bekerja melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.  Sementara ini, mereka sudah menemukan adanya ketidaksesuaian data pejabat yang direkomendasikan Baperjakat dengan pejabat yang dilantik saat itu oleh Sekda Banjar.  Salah satu Panitia Khusus Hak Angket, Khairuddin membenarkan temuan itu, "Hasil dari pemeriksaan dua orang ASN kem...
DPRD Balangan Fasilitasi, LEKEM KALIMANTAN Rapat Kerja dengan Adaro Indonesia Group dan Instansi Terkait 

DPRD Balangan Fasilitasi, LEKEM KALIMANTAN Rapat Kerja dengan Adaro Indonesia Group dan Instansi Terkait 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - BALANGAN. Kemelut lahan tambang batubara di wilayah Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang digarap oleh PT Balangan Coal akhirnya di bawa dalam sebuah rapat kerja di DPRD Balangan, Senin, 22 Januari 2018. Diketahui dalam pantauan SUAKA, dalam pertemuan yang dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Bakangan, semua Ketua Komisi I, II, III dan VI DPRD Balangan, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Balangan, Assisten I dan III Pemerintah Kabupaten Balangan, Camat Juai dan Kepala Desa Sungai Batung, Penerima Kuasa serta pemilik tanah/lahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi S.Ag M.Kom.  Dalam pertemuan t...
Tolak Tambang Batubara, Massa Pendemo Ngaku Dibayar Rp 50 Ribu Perorang 

Tolak Tambang Batubara, Massa Pendemo Ngaku Dibayar Rp 50 Ribu Perorang 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - KOTABARU. Maraknya aksi demo akhir-akhir ini di Kabupaten Kotabaru mengundang banyak petanyaan dikalangan aktivis di banua Lambung Mangkurat ini. Dalam demo yang sudah berlangsung, ternyata ada cerita menarik dibalik aksi demo tolak tambang Kamis (18/1) di Kotabaru. Cerita itu keluar dari hembusan mulut peserta aksi penyampaian pendapat dimuka umum tersebut. Pasalnya tersiar kabar bahwa akhir-akhir ini telah beredar desus-desur demo bayaran dan aksi ini terungkap disaat jaringan intelejen Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) juga berbaur di dalam aksi demontrasi menolak tambang batubara di Kotabaru, Kamis, (18/01/2018), sehingga membuat Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), H. Aspihani Ideris, S.AP, SH, MH, angkat bi...