Minggu, 25 Februari 2018

Politik

Dewan Gagal Sahkan 12 Raperda Kalsel

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA-BANJARMASIN. Adanya sebuab rencana DPRD Kalimantan Selatan akan mengesahkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017 akhirnya gagal dilaksanakan. Padahal hal tersebut sudah di agendakan dalam rapat Paripurna Dewan, Kamis (22/2/2018). Diantara Rancangan payung hukum yang batal disahkan, adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Revolusi Hijau. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak, Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16/2012 tentang Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotripika dan Zat Adiktif Lainnya. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel, Muhammad Ja...
Kekosongan Dirut PDAM Bandarmasih Segera Terisi

Kekosongan Dirut PDAM Bandarmasih Segera Terisi

Kalsel, Nasional, Politik
SUAKA - BANJARMASIN. Dalam waktu dekat jabatan Direktur Utama PDAM Bandarmasih definitif segera terisi. Sebab, Pemkot Banjarmasin selaku regulator perusahaan ‘banyu’ minum itu sudah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirut PDAM Bandarmasih. Pansel itu dibentuk saat rapat khusus Direksi yang dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina di Aula PDAM Bandarmasih, Selasa (20/2/2018) pagi. Ada lima orang yang ditunjuk, dari unsur internal yakni dewan pengawas PDAM Bandarmasih, serta pihak akademisi dan profesional dari luar. Diyakni kapabilitas dan integritas tinggi yang dapat dipastikan penentuan Dirut PDAM Bandarmasih tidak berat sebelah dan memihak siapa pun. “Sudah ada persetujuan terhadap tim Pansel itu, jadi nanti akan segera bekerja setelah mendapatkan SK dari Walikota,”
Gubernur Kalsel Lantik Gusti Syahyar Penjabat Bupati Tapin

Gubernur Kalsel Lantik Gusti Syahyar Penjabat Bupati Tapin

Headline, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - BANJARMASIN. Pejabat Bupati selain harus menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga diingatkan untuk terus melestarikan tradisi demokrasi di Kalsel yang selama ini dikenal santun dan menjunjung tinggi etika, sehingga daerah tetap kondusif. Pesan khusus ini disampaikan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, ketika melantik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel, H Gusti Syahyar, menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Tapin di Mahligai Pancasila, Senin (19/2). “Jadikan pengalaman dalam memimpin organisasi sebagai modal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, terus jaga sinkorinsasi program pembangunan Kabuopaten Tapin, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat,” tegas Paman Birin, sapaan familiar Gubernur Kalsel ke-11 ini. Sesuai Ke
Bertindak Sewenang-Wenang, Yusril Gugat Gubernur Kalimantan Selatan

Bertindak Sewenang-Wenang, Yusril Gugat Gubernur Kalimantan Selatan

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - JAKARTA. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra akhirnya menggugat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, S. Sos, MH ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena telah mencabut tiga surat izin tanpa alasan yang jelas. Menurut Yusril, Gubernur Kalsel secara sepihak mencabut izin atas tiga perusahaan tambang yang bergerak dalam batubara, yakni PT Sebuku Batubal, PT Sebuku Tanjung Batubara dan PT Sebuku sejaka Batubara. "Hari Selasa depan kami akan daftarkan gugatan ini ke PTUN Banjarmasin," kata Yusril kepada wartawan saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (2/2). Menurut Yusril, Gubernur Kalsel telah bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum serta alasan yang jelas. Sahbirin telah mencabut izin usaha penambangan operasi Produksi (UP-...
Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH Kini Resmi Jabat Anggota DPRD Banjarmasin

Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH Kini Resmi Jabat Anggota DPRD Banjarmasin

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - BANJARMASIN. Rapat Paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Banjarmasin Pengganti Antar Waktu (PAW) berjalan penuh hikmat dan banyak dihadiri undangan berbagai kalangan, Jum'at, (02/02). Pantauan awak media SUAKA, anggota Pengganti Antar Waktu yang dilantik tersebut adalah Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH menggantikan H. Andi Effendi, S.Pd yang diberhentikan secara hormat sebagai anggota DPRD Banjarnasin. Diketahui Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH akan meneruskan sebagai PAW hingga 2019 mendatang. Rapat Paripurna Istimewa, yang berlangsung di DPRD Banjarmasin yang terletak di jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selat...
Ketua KPU Tala, Heran Status ASNnya Dipermasalahkan LSM 

Ketua KPU Tala, Heran Status ASNnya Dipermasalahkan LSM 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - PELAIHARI. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Drs H Kamaruzaman mengaku sangat heran dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama dipermasalahkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurutnya, hampir semua anggota KPU di Propinsi Kalimantan Selatan berstatus ASN. Malahan di KPU Kabupaten Tanah Laut hanya dirinya saja yang berstatus ASN. “Di KPU Kalsel dan di KPU Kabupaten/Kota justru lebih dari satu anggotanya berstatus ASN. Kok hanya saya saja yang dipertanyakan mereka (LSM LEKEM KALIMANTAN). Kemudian dikaitkan dengan Pilkada Tanah Laut yang akan datang ini. “Pilkada tidak bermasalah hanya karena saya berstatus ASN,” katanya, Senin (29/1/2018) kepada wartawan. Terkait gaji yang diterima nya seb
Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Gubernur Cabut Izin Tambang Batubara di Kotabaru, Menuai Kritikan LSM Kalsel

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
Foto : Kepala DPMPTSP Kalsel Nafarin saat menunjukkan peta lokasi izin tambang PT Sebuku (Group) yang dicabut.  SUAKA - BANJARMASIN, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, S.Sos, MH akhirnya mencabut izin pertambangan operasi produksi batubara PT Sebuku (Group) di Kabupaten Kotabaru yang berlokasi di kawasan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan mendapat kritikan dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Jum'at, 26 Januari 2018. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin menyebutkan, ada tiga lokasi yang dicabut izinnya, yakni PT Sebuku Batubai Coal di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, PT Sebuku Sejaka Coal di Pulau Laut Timur dan PT Sebuku...
Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - PELAIHARI. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 harus diberhentikan sementara sejak ia dilantik. Hal demikian dari hasil investigasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) seharusnya juga sebagaimana Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut, Drs. Kamaruzzaman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan harus mengundurkan diri sementara sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota KPU. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, SAP, SH, MH, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai N...
Ketum IWO, Kecam Tindakan Oknum Polisi Larang Wartawan Meliput RDP di DPRD Kotabaru 

Ketum IWO, Kecam Tindakan Oknum Polisi Larang Wartawan Meliput RDP di DPRD Kotabaru 

Headline, Hukum & Kriminal, Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA-KOTABARU. Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tidakan oknum anggota Kepolisian yang melarang para wartawan meliput rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kotabaru dengan para pendemo atas menolak tambang di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Senin (22/1). Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodi Yudhono yang dihubungi oleh awak media SUAKA melalui jaringan telepon selulernya malam tadi mengatakan sangat menyayangkan peristiwa pelarangan peliputan itu. Dia mengatakan, wartawan melakukan tugas jurnalistik sudah sesuai prosedur dan ketentuan Undang-undang. Wartawan itu wajib mendapatkan informasi dari korp kepolisian maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), paparnya kepada wartawan suarakalimantan.com, Senin (22/1). Menyikapi kejadian menghalang...
Hasil Sementara, Pansus Hak Angket DPRD Banjar Temukan Data Baperjakat

Hasil Sementara, Pansus Hak Angket DPRD Banjar Temukan Data Baperjakat

Kalsel, Lingkungan, Nasional, Politik
SUAKA - MARTAPURA. Adanya tekanan dari aktivis LEKEM KALIMANTAN, agar Panitia Khusus Hak Angket DPRD Banjar benar-benar bekerja profesional sepertinya membuahkan hasil, yakni Pansus menemukan adanya dugaan data baperjakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.  Pasalnya, Pansus Hak Angket tersebut memperlihatkan kinerjanya, sampai sore ini masih bekerja melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.  Sementara ini, mereka sudah menemukan adanya ketidaksesuaian data pejabat yang direkomendasikan Baperjakat dengan pejabat yang dilantik saat itu oleh Sekda Banjar.  Salah satu Panitia Khusus Hak Angket, Khairuddin membenarkan temuan itu, "Hasil dari pemeriksaan dua orang ASN kem...