Rabu, Juli 18

Jembatan Rusak, Pemkab Banjar Tak Perhatikan Infrastruktur Desa Pembantanan

SUAKA – SUNGAI TABUK. Sedikitnya 4.000 warga Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk merasa kurang diperhatikan oleh Pemkab , Kalimantan Selatan. Pasalnya, sekian lama jembatan rusak yang ada di desanya, seolah dibiarkan saja tanpa upaya rehabilitasi. Dari gambar yang dikirim Selasa (10/7/2018), tampak sekali kalau kondisi memang memang sangat memprihatinkan.

Apriani, Pembakal Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar mengaku gerah dengan kondisi jembatan yang ada di desanya tidak diperhatikan oleh pihak setempat. Jembatan tersebut terbuat dari batang kayu dan berkonstruksi sederhana. Bagian badannyapun sudah banyak yang rusak dan berlobang, “Jembatan ini sangat berbahaya untuk dilewati dan sudah dua warga kami yang tercebur,” kisah Apri.

Kami berharap pemerintah daerah kabupaten Banjar benar-benar memperhatikannya kondisi infrastruktur di desa kami, “Jembatannya pada darurat semua, jangan kan adanya pengerasan jalan di desa kami ini, apalagi pengaspalan jauh dari harapan, semua ini sudah kami sampaikan kepada sejumlah anggota Legeslatif asal Daerah Pemilihan disini. Namun sampai saat ini aspirasinya kami tidak jalan sama sekali alias tidak direspons oleh mereka,” ujar Apri.

Secara terpisah, tokoh pemuda Sungai Tabuk, Aspihani Idris menyesalkan, pemerintah Kabupaten Banjar kurang memperhatikan pembangunan infrakstruktur jalan dan jembatan di desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, “lewat media ini, saya meminta pemerintah peduli atas pembangunan infrakstruktur di desa Pembantanan ini. Jangan hanya daerah perkotaan yang diperhatikan pembangunannya,” katanya (Selasa, 10/7/2018) saat diminta tanggapannya oleh awak media ini.

Menurutnya, pihaknya sudah investigasi ke desa Pembantanan, infrastruktur di desa tersebut cukup memprihatinkan, “jembatannya tidak layak di lalui dan perbaikan jalannyapun sepertinya hampir tak tersentuh sama sekali. Padahal pemerintah sudah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur. “Pemerintah pusat itukan sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 100 miliar per kabupaten dan kota untuk membangun infrastruktur. Saya rasa pemkab Banjar bisa saja menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat mendadak,” ujar Aspihani.

Aspihani menjelaskan, pembangunan di daerah terutama desa harus benar-benar merata, terkhusus infrastrukturnya. Karena, infrastruktur tersebut merupakan sarana penghubung antar wilayah itu sangat diperlukan dalam membangun ekonomi daerah, “Kalau tidak pemerataan, maka akan berdampak pada perekonomian. Dan pembangunan desa merupakan bagian dari ujung tombak pembangunan bangsa,” ucap aktivis Kalimantan ini.

Dosen Fakultas UNISKA ini mengharapkan, pemerintah daerah benar-benar memperhatikan infrastruktur di desa, terkhusus Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ini yang merupakan bagian dari desa terpencil, “Tolong pembangunan infrastruktur jangan sampai pilih kasih, kan Pembantanan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banjar juga,” tegasnya. (@tim/@di)

Bagikan via:

Baca Juga:





Tinggalkan Balasan

error: Maaf dilarang mengcopy-paste!