Rabu, Agustus 15

Diantara 9 Orang OTT KPK Merupakan Kader Partai Demokrat

SUAKA-JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Sabtu (5/5/2018) masih menutup rapat-rapat informasi soal siapa anggota DPR RI yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Juru Bicara KPK Febri Diansyah hanya membocorkan anggota DPR RI yang tertangkap ialah wakil rakyat yang membidangi masalah keuangan.

“Sembilan orang diamankan, terdiri dari anggota DPR RI yang membidangi keuangan, swasta, dan unsur lain. Uang yang diamankan sekitar ratusan juta rupiah, diduga terkait proses usulan penganggaran,” tegas Febri.

Kini, kata Febri sembilan orang yang diamankan, mulai dari unsur swasta, driver, Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga anggota DPR RI sudah berada di KPK dan menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam guna menentukan status mereka.

“‎Jadi Operasi Tangkap Tangan bukan soal pejabat di Jawa timur. Ini anggota DPR RI dan pihak swasta diduga pemberi. Perlu dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan paling lama 24 jam. Nanti akan kami informasiKan ke publik,” tambah Febri.

Informasi yang di dapatkan, salah satunya adalah anggota DPR RI yang ditangkap itu bernama Amin Santono yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan. Amin Santono disebut-sebut berasal dari Partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat X.

Kader Partai Demokrat kelahiran di Kuningan, 25 April 1949 ini berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat X setelah memperoleh 23.948 suara.

Pada periode 2009-2014, Amin bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan, perbankan dan di Badan Anggaran (Banggar).

Amin Santono lulusan S1, Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPAN, Jakarta (1998). Ia memulai secara aktif dalam keanggotaan di Partai Demokrat dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (2006).

Pada 2013, Partai Demokrat menominasikan Amin sebagai salah satu bakal calon bupati Kuningan yang diusung Demokrat, tapi Amin menyerahkan nominasi tersebut kepada orang lain dan lebih mmilih tetap di DPR.

Amin menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012), dan kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013).

Dia sempat diisukan dalam dugaan skandal asmara dengan sesama anggota DPR dari Fraksi Demokrat, tapi tidak terbukti.

Amin cukup sering mengikuti rapat-rapat Komisi XI membahas RAPBN/RAPBNP sebelum hasilnya dibawa ke Badan Anggaran untuk dirapatkan lagi, tapi tidak banyak melakukan interupsi atau penyampaian pendapat.

Amin intens hadir dalam rapat pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi XI (seperti kementerian keuangan).

Dalam 5 tahun berada di DPR, Amin tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Amin selalu mematuhi instruksi fraksi/partai. (TIM)

Bagikan via:

Baca Juga:





Tinggalkan Balasan

error: Maaf dilarang mengcopy-paste!