Senin, Mei 21

700-san Ulama dan Cendekiawan Muslim se Nusantara Hadiri Ijtima’ Ulama VI di Ponpes Al Falah Banjarbaru

SUAKA-BANJARBARU. Menteri Republik Indonesia, Lukman Hakim Syaifuddin dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin resmi membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VI di Pondok Pesantren Al Falah, Jalan A. Yani Km. 23 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Senin (7/5/2018).

Menurut data yang dapat diperoleh awak media online suarakalimantan.com, bahwa peserta dalam kegiatan Ijtima’ Ulama VI di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru ini diikuti oleh lebih dari 700 orang ulama dan cendekiawan muslim se nusantara.

Ketua MUI, Maruf Amin, mengatakan Ijtima’ Ulama VI membahas isu strategis kebangsaan, positif terhadap norma agama , tingginya kesenjangan ekonomi-sosial di Indonesia, praktek mahar politik dan partai politik, dan fiqih kontomporer. Menurut dia, Ijtima’ Ulama untuk merespons semua persoalan faktual di masyarakat.

“Umat Islam sebagai mayoritas, kami wajib menjaga dari pengaburan makna. Pembahasan ini bentuk perwujudan tanggung jawab MUI. Seperti masalah politisasi agama adalah respons ketidaktahuan hakekat keagamaan,” ucap KH Ma`ruf Amin ketika membuka Ijtima Ulama tersebut.

Menurutnya, MUI mesti mengawal pembangunan ekonomi umat di tengah tingginya kesenjangan ekonomi dan sosial. Ma`ruf berkata, hal ini akibat pola pemberdayaan ekonomi konglomerat yang menghasilkan para konglomerat. Padahal, kata dia, umat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, papar Ma’ruf Amin.

Ditegaskannya bahwa MUI meluncurkan arus baru pemberdayaan ekonomi umat karena mayoritas umat berada di golongan lemah. Pola konglomerat menghasilkan kesenjangan tinggi. Dari itu iapun merasa MUI punya tanggung jawab keagamaan untuk menghilangkan kemiskinan, sebagai fardu kifayah. Dari itu, ia mengharapkan nantinya terbangun Basmallah Mart, Al Falah Mart, dan lainnya. “Saat ini, yang miskin makin miskin, dan yang kaya makin kaya, enggak netes ke umat,” papar Ketua Umum MUI ini.

Sebagai contoh, menurut Ma’ruf Amin, BPJS Kesehatan saat ini sudah siap menerapkan prinsip syariah, sesuai hasil Ijtima’ Ulama V pada 2015. Menurut Ma`ruf, pola BPJS Kesehatan sangat menyimpang dari ajaran Islam karena mengandung riba, garar, dan maisir.

Dari itu semua, ia mengimbau terkhusus BPJS menyelenggarakan dan melakukan pelayanan jaminan kesehatan berdasarkan prinsip syariah. “Alhamdulillah was-syukru lillah kerja panjang tersebut pada akhirnya membuahkan hasil,” kata Ma`ruf.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor S.Sos MH, sangat mengapresiasi atas pelaksanaan Ijtima Ulama VI. Menurut Sahbirin, posisi ulama punya peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat di Kalimantan Selatan. Alim ulama bisa memberi pencerahan terhadap masyarakat .

“Kalau rasa aman dan damai hadir, Insyallah akan menambah berkah bagi rakyat Kalimantan Selatan. Kami mohon alim ulama mohon doanya, doakan kami, Pemprov Kalsel berjalan damai dan sukses dalam mensejahterakan rakyatnya,” ucap Paman Birin panggilan akrabnya.

Sangat mengejutkan, disela-sela pembukaan Ijtima Ulama VI di Ponpes Al Falah, tiba-tiba ada seorang warga Kecamatan , Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan memberi bantuan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) secara simbolis kepada perwakilan Imam asal Palestina. Dana ini untuk meringankan penderitaan warga Palestina atas gempuran Israel.

Terlihat sumbangan sebesar Rp 3 Miliar tersebut langsung diserahkan oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor S.Sos MH dan didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Kalsel dan juga sekaligus Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel Drs H Abdul Haris Makkie M.Si ke Ketua MUI KH Ma`ruf Amin dan disaksikan langsung oleh imam besar asal Palestina. (TIM)

Bagikan via:

Baca Juga:





Tinggalkan Balasan

error: Maaf dilarang mengcopy-paste!