SHOPPING CART

close

Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

SUAKA – PELAIHARI. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan Peraturan (PP) Nomor 11 Tahun 2017 harus diberhentikan sementara sejak ia dilantik. Hal demikian dari hasil investigasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) seharusnya juga sebagaimana Anggota KPU Kabupaten Tanah , Drs. Kamaruzzaman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah , Propinsi Kalimantan Selatan harus mengundurkan diri sementara sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota KPU.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris, SAP, SH, MH, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat mekanisme pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. “Skema-skema tentang pemberhentian sementara PNS tersebut jelas aturannya pada Pasal 276,” tuturnya disela-sela investigasi lembaganya di Pelaihari, Rabu, (24 Januari 2018).

Selanjutnya Aspihani menjelaskan, pada Pasal 278 dinyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural seperti saudara Kamaruzzaman sebagaimana sekarang menjabat sebagai Ketua KPU Tanah Laut, “Kita sayangkan, dari data yang kami dapatkan, bersangkutan masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kabupaten Tanah Laut dan double menerima gaji di dua institusi tersebut,” ucapnya kepada wartawan suarakalimantan.com.

loading...

Padahal, menurut Aspihani, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 ini, seorang PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai PNS dan penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural tersebut.

Senada Juga, Direktur Lembaga Bantuan (LBH) LEKEM KALIMANTAN, Taufik Hudayah, SH, MH mengatakan, Seorang yang menjabat komisioner Anggota KPU itu seharusnya Drs. Kamaruzzaman, mendapatkan izin dari atasannya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Namun dia malahan tetap mengambil gaji dari institusi kepegawaian nya di Kementerian Agama tersebut, “ini jelas salah dan bisa dikatakan juga bagian pelanggaran Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yakni UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya di sela-sela investigasi lembaganya di Pelaihari, Rabu (24/1) kepada wartawan.

Menurut Pengacara Senior Kalimantan Selatan ini, dengan adanya data hasil temuan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Laut ini akan dibawanya ke ranah hukum, “Semua data sudah kami miliki, dan semua ini sudah terpenuhinya unsur pidananya. Dari itu kita akan laporkan semua hasil temuan ini. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” ucap Taufik dengan tegas kepada wartawan.

Jika permasalahan ini kita telisik dengan benar, papar Taufik Hidayah, maka tidak menutup kemungkinan untuk proses Penetapan Anggota Tanah Laut 2014-2019 pun bermasalah hukum dan juga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2018 mendatang ini terancam gagal, “Ketua KPUnya bermasalah, tidak menutup kemungkinan Pilkada mendatang ini bisa terhambat alias gagal,” katanya seraya menutup pembicaraannya kepada beberapa wartawan.

loading...

Wartawan : Ahmad Yani/Gazali Rahman

Editorial : Gusti Rizali Noor 

Redaktur : Kastalani Ideris

Bagikan via:
loading...
Tags:

0 thoughts on “Anggota KPU Bermasalah, Pilkada Tanah Laut Terancam Gagal

Tinggalkan Balasan

  • Popular
  • Most Comments
  • Lastest
2019 Jalan Sungai Durian Menuju Simpang Empat Banian Akan Kembali Di Tingkatkan
Kapuspenkum Kejagung Tegaskan Kasus Kunker DPRD Banjar Tetap Proses Hukum
Satpol PP Tangkap dan Gunduli Dua Anak Punk
LEKEM KALIMANTAN Menduga, Proyek Gedung Laboratorium Sains dan Teknologi Tala Bermasalah
Ketum KIB Saran Bentuk TIM Kasus 98 & Sambut Baik Bentuk TIM Tuntaskan Kasus Novel
Tersiar Khabar Ayam Mati Akibat Vaksinasi, Kementrian Turunkan Tim Investigasi Ke Sinjai
Melalui Program (JMS) Kejari Kapuas Berikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dikalangan Pelajar
Refleksi Ibadah Bersama ASN, Sarmi Papua Aman dalam Lindungan Tuhan
Kemendiknas Tindaklanjuti surat edaran KadisdikBud Prov. Kalsel, Tentang Unas Thn 2018 – 2019.
Kemensos: Agar Kegiatan Bantuan Tepat Sasaran
Cek Data Sebagai Pemilih di Pemilu 17 April 2019
Di Makkah Habib Rizieq Shihab Do’akan, Ustadz Arifin Ilham Kondisinya Membaik
Kebakaran, Langgar Bintang Panglima Batur Juga Di Lalap Api
Wakil Ketua DPRD Tanbu Angkat Bicara Terkait Rusaknya Jalan Penghubung Dua Desa di Satui
Pemkot Jakbar Gandeng Team Jatanras Polres, Amankan HBKB kota Tua
Moeldoko Minta Relawan Jokowi Pasang Baliho Jokowi-Ma’ruf Amin
Rifka Jaya Soroti Merosotnya Perekonomian Di Era Presiden Jokowi
Warga Keluhkan Jalan Penghubung di Satui Kalsel Rusak Berat
Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi
Kapolresta Minta Maaf Atas Pengusiran Wartawan Saat Meliput Berita
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!
%d blogger menyukai ini: