SHOPPING CART

close

Ratusan Izin Usaha Pertambangan Kalsel Terancam Di Cabut

SUAKA – . Tarik ulur pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini diterbitkan kabupaten oleh Pemprov Kalimantan Selatan, masih sangat terasa. Dari data yang ada, tercatat ada 86 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di empat kabupaten bakal dicabut, termasuk 303 izin pertambangan yang berpotensi dibekukan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terancam dicabut tersebut yaitu, 45 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotabaru,15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Balangan, 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) diKabupaten dan 3 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Hulu Sungai Selatan (HSS). Nah, khusus kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV Dhatra Katama Jaya (DKJ) yang bakal dicabut gara-gara insiden jebolnya tambang sehingga airnya menerjang permukiman warga di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Kalimantan Selatan dianggap dilematis. Mengapa izin itu dikeluarkan Pemkab Tanah , namun di era penerapan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 mau tak mau harus dicabut Pemprov

Bisakah itu diterapkan? Pakar administrasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof DR HM Hadin Muhjad justru menilai langkah pencabutan IUP itu sudah tepat, sehingga tak ada alasan tarik ulur antara instansi terkait seperti Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kalsel.“Pengambilan kewenangan yang mengacu ke UU Pemda itu sudah jelas bahwa sekarang IUP itu bukan lagi kewenangan kabupaten tapi sudah berada di provinsi. Jadi, tak ada masalah jika IUP bupati dicabut gubernur,” ucap Hadin Muhjad kepada wartawan, di Banjarmasin, Selasa (11/7/2017).

Hadin yang juga ahli hukum lingkungan ini mengatakan sebelum penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tentu ada kajian mendalam yang harus dilakukan, bukan sembarang menerbitkan. “Insiden jebolnya tanggul di sekitar areal tambang itu merupakan bukti bahwa kewajiban perusahaan tambang belum terpenuhi. Ya, pasti ada ketidaktaatan dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam IUP,” cetusnya.

loading...

Doktor hukum jebolan Universitas Padjajaran Bandung ini mengatakan dalam penerbitan surat keputusan pencabutan IUP, tentu berbagai persyaratan harus dipenuhi, seperti apakah pertambangan itu sudah ramah lingkungan atau tidak, termasuk konsideran hukum lainnya. “Patut diingat, pencabutan IUP itu bukan berarti menghilangkan segala kewajiban perusahaan tambang berkenaan dengan hukum lingkungan. Kerusakan lingkungan yanga ada dipenuhi perusahaan yang telah menjalankan aktivitas pertambangan,” ujar guru besar hukum administrasi Universitas Lambung Mangkurat ini kepada wartawan.

Hadin menegaskan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan tanggungjawab perusahaan tambang. “Namun, tanggungjawab itu juga tak boleh dibebankan ke provinsi, sebab kabupaten juga harus bertanggungjawab. Selama ini, ada uang jaminan reklamasi atau lainnya yang dititipkan perusahaan kepada kabupaten. Jadi, jelas kabupaten tak boleh lepas tangan seiring kewenangannya beralih ke provinsi,” imbuhnya. (TIM)

Bagikan via:
loading...
Tags:

0 thoughts on “Ratusan Izin Usaha Pertambangan Kalsel Terancam Di Cabut

Tinggalkan Balasan

  • Popular
  • Most Comments
  • Lastest
2019 Jalan Sungai Durian Menuju Simpang Empat Banian Akan Kembali Di Tingkatkan
Kapuspenkum Kejagung Tegaskan Kasus Kunker DPRD Banjar Tetap Proses Hukum
Satpol PP Tangkap dan Gunduli Dua Anak Punk
LEKEM KALIMANTAN Menduga, Proyek Gedung Laboratorium Sains dan Teknologi Tala Bermasalah
Ketum KIB Saran Bentuk TIM Kasus 98 & Sambut Baik Bentuk TIM Tuntaskan Kasus Novel
Tersiar Khabar Ayam Mati Akibat Vaksinasi, Kementrian Turunkan Tim Investigasi Ke Sinjai
Melalui Program (JMS) Kejari Kapuas Berikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dikalangan Pelajar
Refleksi Ibadah Bersama ASN, Sarmi Papua Aman dalam Lindungan Tuhan
Kemendiknas Tindaklanjuti surat edaran KadisdikBud Prov. Kalsel, Tentang Unas Thn 2018 – 2019.
Kemensos: Agar Kegiatan Bantuan Tepat Sasaran
Cek Data Sebagai Pemilih di Pemilu 17 April 2019
Di Makkah Habib Rizieq Shihab Do’akan, Ustadz Arifin Ilham Kondisinya Membaik
Kebakaran, Langgar Bintang Panglima Batur Juga Di Lalap Api
Wakil Ketua DPRD Tanbu Angkat Bicara Terkait Rusaknya Jalan Penghubung Dua Desa di Satui
Pemkot Jakbar Gandeng Team Jatanras Polres, Amankan HBKB kota Tua
Moeldoko Minta Relawan Jokowi Pasang Baliho Jokowi-Ma’ruf Amin
Rifka Jaya Soroti Merosotnya Perekonomian Di Era Presiden Jokowi
Warga Keluhkan Jalan Penghubung di Satui Kalsel Rusak Berat
Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi
Kapolresta Minta Maaf Atas Pengusiran Wartawan Saat Meliput Berita
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!
%d blogger menyukai ini: