Minggu, 25 Februari 2018


Aktifis LSM Dan Gubernur Dukung Wacana Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan

SUAKA – JAKARTA. serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. “Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. “Utamanya Bappenas yang lead (menjalankan pemindahan ibu kota) bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya,” kata Bambang

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Dalam hal ini menyusul wacana pemindahkan ibu kota Indinesia dari Jakarta ke Kalimantan. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur () mengusulkan dua wilayah untuk dijadikan ibu kota pemerintah pusat yakni dan Penajam Paser Utara (PPU).

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek mengatakan, dua wilayah tersebut bisa memenuhi keinginan pemerintah. Khususnya, terkait penyediaan lahan sebesar 300 ribu ha. “Saya masukkan Balikpapan dan PPU karena Presiden mengatakan minimal 300 ribu ha. Ya memang tata ruang harus kita revisi lagi tapi untuk kepentingan negara saya pikir tata ruang bisa direvisi walaupun sudah ada perda-nya,” ujar dia, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/7/2017).

Seiring menggelinding panas-panasnya wacana pemindahan ibukota ini, akhirnya membuka mata para aktifis-aktifis di Kalimantan dalam sebuah dukungan wacana yang di hembuskan presiden Joko Widodo ini hingga adanya rapat koordinasi aktifis LSM Kalimantan di Balikpapan yang dilaksanakan di Balikpapan Sabtu–Minggu 15–16 Juli 2017 mendatang.

Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris menyambut baik atas undangan yang di sampaikan oleh LSM Kaltim terkait rapat kerja dalam pembahasan wacana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan, “Kita siap dukung sepenuhnya rencana pak Jokowi tersebut,” kata Aspihani kepada wartawan suarakalimantan.com, Selasa (4/7/2017).

Terlepas siap tidaknya Kalimantan Timur sebagai ibukota Negara Republik Indonesia, Aspihani mengaku tetap mendukungnya. Karena ia memaparkan, apabila Kalimantan menjadi kenyataan sebagai ibukota negara, menurutnya dapat dipastikan Kalimantan akan maju secara drastis dalam berbagai bidang, intinya baik , maupun Kaltim kita pastikan mendukungnya, dan ini sangat menguntungkan masyarakat Kalimantan sendiri,” tukasnya.

Jurnalis: Abi Wardani

Editorial: Suhaimi

Redaktur: Kastalani Ideris

Bagikan via:

Baca juga



Tinggalkan Balasan