SHOPPING CART

close

Gubernur Tidak Bisa Di Mempersalahkan Dalam Penempatan ASN

SUAKA – . Dengan adanya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar mengembalikan posisi 17 pejabat senior di posisinya, lingkungan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, tidak bisa serta merta menyeret mempersalahkan Gubernur H Sahbirin Noor S.Sos MH (Paman Birin).
Pemerhati kebijakan publik HASUAKA – BANJARMASIN. Dengan adanya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar mengembalikan posisi 17 pejabat senior di posisinya, lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, tidak bisa serta merta menyeret mempersalahkan Gubernur H Sahbirin Noor S.Sos MH (Paman Birin).

Pemerhati kebijakan publik Dr HA Murjani M.Kes menegaskan, Gubernur H Sahbirin Noor tidak bisa disalahkan dengan munculnya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan posisi kembali 17 ASN di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Gubernur sebagai pembina kepegawaian daerah, jabatan politik, kepala pemerintah, dalam menjalanan tugas dibantu bawahan atau anak buah. Jadi yang harus disalahkan TIM ‘dapur’, TIM ‘pakar’, dan TIM ‘khusus’ yang diangkat Gubernur Kalsel untuk mengambil proses prosedur pengangkatan pejabat tersebut. “Itukan mulai dari bawah, ada paraf, persetujuan, dan lainnya. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tidak bisa disalahkan,” ujar Murjani di Banjarmasin, Minggu (12/3/2017).

loading...

Menurutnya, gubernur memiliki hak proregatif dalam pengangkatan pejabat, apalagi semua kebijakan gubernur dan wakil gubernur sudah melalui proses yang benar. Bisa saja pejabat berwenang asal bapak senang (ABS) saja, sehingga proses melenceng dari ketentuan dan dinilai tidak sesuai. Lagi pula, KASN hanya sebagai pemberi rekomendasi, dan tidak bisa mengambil sanksi atau tindakannya, ucapnya.

Murjani meminta, agar pemerintah dapat memperkuat KASN, sehingga ketika ada pelanggaran, maka KASN bisa bertindak cepat memprosesnya, bukan hanya sekadar rekomendasi. “KASN pun bisa dibubarkan, jika tidak relevan untuk kebutuhan, apalagi persoalan yang sama ada di propinsi lain, bukan hanya di Kalsel. Jadi KASN tidak perlu fokus pada satu provinsi saja, namun semua provinsi banyak yang bermasalah dalam pengangkatan pejabat,”  cetusnya.

Terpenting, menurut Murjani, Inspektorat Provinsi Kalsel perlu diperkuat dengan berinduk di pusat, sebab selama ini inspektorat masih di bawah kendali sang gubernur. Ia mengatakan yang terjadi di Kalsel, ada tiga model yang bisa dilakukan seperti melalui gugatan Mendagri langsung ke Presiden RI, lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan gugatan KASN.  “Yang ada ini cuma rekomendasi dari KASN saja untuk mengembalikan 17 pejabat itu,” ucap Murjani.

Dia menyayangkan, jika TIM khusus, TIM dapur, TIM koki yang memiliki keahlian, kepakaran dan kekhususan yang diangkat Gubernur Kalsel tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. “Jadi kembalikan kepada TIM khusus dan TIM dapur serta TIM koki gubernur dan wakil gubernur, dan harus mengklarifikasi terkait mutasi tersebut,” ujar Murjani.

loading...

Selain itupula menurut Murjani, landasan mutasi pejabat tersebut sangat jelas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 tentang KASN. (Wawan) Murjani M.Kes menegaskan, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor tidak bisa disalahkan dengan munculnya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan posisi kembali 17 ASN di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Gubernur sebagai pembina kepegawaian daerah, jabatan politik, kepala pemerintah, dalam menjalanan tugas dibantu bawahan atau anak buah. Jadi yang harus disalahkan TIM ‘dapur’, TIM ‘pakar’, dan TIM ‘khusus’ yang diangkat Gubernur Kalsel untuk mengambil proses prosedur pengangkatan pejabat tersebut. “Itukan mulai dari bawah, ada paraf, persetujuan, dan lainnya. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tidak bisa disalahkan,” ujar Murjani di Banjarmasin, Minggu (12/3/2017).

Menurutnya, gubernur memiliki hak proregatif dalam pengangkatan pejabat, apalagi semua kebijakan gubernur dan wakil gubernur sudah melalui proses yang benar. Bisa saja pejabat berwenang asal bapak senang (ABS) saja, sehingga proses melenceng dari ketentuan dan dinilai tidak sesuai. Lagi pula, KASN hanya sebagai pemberi rekomendasi, dan tidak bisa mengambil sanksi atau tindakannya, ucapnya.

Murjani meminta, agar pemerintah dapat memperkuat KASN, sehingga ketika ada pelanggaran, maka KASN bisa bertindak cepat memprosesnya, bukan hanya sekadar rekomendasi. “KASN pun bisa dibubarkan, jika tidak relevan untuk kebutuhan, apalagi persoalan yang sama ada di propinsi lain, bukan hanya di Kalsel. Jadi KASN tidak perlu fokus pada satu provinsi saja, namun semua provinsi banyak yang bermasalah dalam pengangkatan pejabat,”  cetusnya.

loading...

Terpenting, menurut Murjani, Inspektorat Provinsi Kalsel perlu diperkuat dengan berinduk di pusat, sebab selama ini inspektorat masih di bawah kendali sang gubernur. Ia mengatakan yang terjadi di Kalsel, ada tiga model yang bisa dilakukan seperti melalui gugatan Mendagri langsung ke Presiden RI, lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan gugatan KASN.  “Yang ada ini cuma rekomendasi dari KASN saja untuk mengembalikan 17 pejabat itu,” ucap Murjani.

Dia menyayangkan, jika TIM khusus, TIM dapur, TIM koki yang memiliki keahlian, kepakaran dan kekhususan yang diangkat Gubernur Kalsel tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. “Jadi kembalikan kepada TIM khusus dan TIM dapur serta TIM koki gubernur dan wakil gubernur, dan harus mengklarifikasi terkait mutasi tersebut,” ujar Murjani.

loading...

Selain itupula menurut Murjani, landasan hukum mutasi pejabat tersebut sangat jelas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 tentang KASN. (Wawan)

Bagikan via:
loading...
Tags:

0 thoughts on “Gubernur Tidak Bisa Di Mempersalahkan Dalam Penempatan ASN

Tinggalkan Balasan

  • Popular
  • Most Comments
  • Lastest
2019 Jalan Sungai Durian Menuju Simpang Empat Banian Akan Kembali Di Tingkatkan
Kapuspenkum Kejagung Tegaskan Kasus Kunker DPRD Banjar Tetap Proses Hukum
Satpol PP Tangkap dan Gunduli Dua Anak Punk
LEKEM KALIMANTAN Menduga, Proyek Gedung Laboratorium Sains dan Teknologi Tala Bermasalah
Ketum KIB Saran Bentuk TIM Kasus 98 & Sambut Baik Bentuk TIM Tuntaskan Kasus Novel
Tersiar Khabar Ayam Mati Akibat Vaksinasi, Kementrian Turunkan Tim Investigasi Ke Sinjai
Melalui Program (JMS) Kejari Kapuas Berikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dikalangan Pelajar
Refleksi Ibadah Bersama ASN, Sarmi Papua Aman dalam Lindungan Tuhan
Kemendiknas Tindaklanjuti surat edaran KadisdikBud Prov. Kalsel, Tentang Unas Thn 2018 – 2019.
Kemensos: Agar Kegiatan Bantuan Tepat Sasaran
Cek Data Sebagai Pemilih di Pemilu 17 April 2019
Di Makkah Habib Rizieq Shihab Do’akan, Ustadz Arifin Ilham Kondisinya Membaik
Kebakaran, Langgar Bintang Panglima Batur Juga Di Lalap Api
Wakil Ketua DPRD Tanbu Angkat Bicara Terkait Rusaknya Jalan Penghubung Dua Desa di Satui
Pemkot Jakbar Gandeng Team Jatanras Polres, Amankan HBKB kota Tua
Moeldoko Minta Relawan Jokowi Pasang Baliho Jokowi-Ma’ruf Amin
Rifka Jaya Soroti Merosotnya Perekonomian Di Era Presiden Jokowi
Warga Keluhkan Jalan Penghubung di Satui Kalsel Rusak Berat
Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi
Kapolresta Minta Maaf Atas Pengusiran Wartawan Saat Meliput Berita
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!
%d blogger menyukai ini: