SHOPPING CART

close

Aktifis Kalsel Telesik Dana Kunker DPRD Banjar

suarakalimantan.com – MARTAPURA. Aktivis Kalimantan Selatan meminta semua pihak mengawal jalannya proses atas dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif ke luar daerah di Kabupaten . Partai Politik juga diminta perannya untuk memberantas korupsi dan bukan menghalang-halanginya.

Di beberapa daerah di Indonesia kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD tidak jarang menyeret oknum anggota dewan ini ke balik jeruji besi. Namun, tidak semua kasusnya bisa berjalan mulus di lakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum, karena kuatnya tekanan politik dalam menangani kasus seperti ini menjadi penghalang dan terkesan hukum tebang pilih.

Ketua Aktivis Parlemen Jalanan Kalimantan Selatan Badrul Ain Sanusi yang juga Wakil Direktur Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan, menyatakan semua dalam menegakan hukum sama di mata hukum, apakah orang biasa, pejabat eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif tidak berbeda dalam upaya penegakan hukum. Para penyidik tidak boleh di intervensi atau ditekan dalam upayanya membongkar sebuah kasus, seperti kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Banjar tahun anggaran 2015 dan tahun 2016.

loading...

“Penyidik harus tetap menjalankan proses hukum dan tidak boleh ada intervensi atau tekanan, apalagi tekanan dari partai politik, karena semua ini ingin menyelamatkan kadernya dari jerat hukum, seperti halnya terjadi pada kader Partai NasDem, itu jelas korupsi dan melanggar ketentuan hukum, tegas Direktur LBH LEKEM KALIMANTAN ini, Kamis (2/2/2017).

Selain itu menurut Badrul Ain Sanusi Partai Politik harus membantu upaya pemberantasan korupsi yang kini merupakan extra ordinary crime, bukan menghalangi upaya penegakan hukum. Untuk itu Partai Politik harus berani membersihkan partainya dari koruptor agar masyarakat bisa merasakan keadilan di negeri ini, tukasnya kepada wartawan suarakalimantan.com.

Senada juga dengan Aspihani Ideris, dia berharap aparat penegak hukum jangan sampai terintervensi oleh partai politik, karena perjalan dinas yang diwakilkan bukan dijalankan oleh orang berkepentingan itu jelas perjalanan dinas fiktif,  “ya jelaslah ini korupsi”. Pelaku kejahatan korupsi itu menurut Aspihani sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 20 Th. 2001 didalam Pasal 2 UU ayat (1) diancam pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 4 tahun serta paling lama 20 tahun, ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) kepada wartawan yang mewancarainya.

Menurut Aspihani, bagi anggota dewan yang telah menjalankan perjalan dinas fiktif ini dikatagorikan dengan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, karena uang yang digunakan oleh mereka itu merupakan uang APBD dan merupakan bagian dari keuangan negara. Ini jelas melanggar UU No. 20 Th. 2001 di ancam denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1milyar, tukas aktifis yang gencar melaksanakan aksi demo ini. 

loading...

Selain itupula jelas alumnus magister hukum UNISMA Malang angkatan 2010 ini, di dalam UU No.20 Th. 2001 Pasal 3 ditegaskan, setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya dan merugikan keuangan negara maka yang bersangkutan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 milyar, ujar Aspihani Ideris.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura, Anggaran perjalanan dinas DPRD Banjar dengan item-item perjalanan dinas mencakup sebagai berikut, yaitu rapat dan konsultansi ke luar daerah; program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; dan sosialisasi perundang undangan.

Data yang didapatkan media Suara Kalimantan ini secara keseluruhan total anggaran perjalanan dinas ke luar daerah tahun 2015 Rp.16.388.200.000 untuk DPRD kabupaten Banjar . Kemudiaan untuk tahun anggaran di tahun 2016 mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni Rp.24.217.300.000,. (TIM)

Bagikan via:
loading...
Tags:

0 thoughts on “Aktifis Kalsel Telesik Dana Kunker DPRD Banjar

Tinggalkan Balasan

  • Popular
  • Most Comments
  • Lastest
2019 Jalan Sungai Durian Menuju Simpang Empat Banian Akan Kembali Di Tingkatkan
Kapuspenkum Kejagung Tegaskan Kasus Kunker DPRD Banjar Tetap Proses Hukum
Satpol PP Tangkap dan Gunduli Dua Anak Punk
LEKEM KALIMANTAN Menduga, Proyek Gedung Laboratorium Sains dan Teknologi Tala Bermasalah
Ketum KIB Saran Bentuk TIM Kasus 98 & Sambut Baik Bentuk TIM Tuntaskan Kasus Novel
Tersiar Khabar Ayam Mati Akibat Vaksinasi, Kementrian Turunkan Tim Investigasi Ke Sinjai
Melalui Program (JMS) Kejari Kapuas Berikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dikalangan Pelajar
Refleksi Ibadah Bersama ASN, Sarmi Papua Aman dalam Lindungan Tuhan
Kemendiknas Tindaklanjuti surat edaran KadisdikBud Prov. Kalsel, Tentang Unas Thn 2018 – 2019.
Kemensos: Agar Kegiatan Bantuan Tepat Sasaran
Cek Data Sebagai Pemilih di Pemilu 17 April 2019
Di Makkah Habib Rizieq Shihab Do’akan, Ustadz Arifin Ilham Kondisinya Membaik
Kebakaran, Langgar Bintang Panglima Batur Juga Di Lalap Api
Wakil Ketua DPRD Tanbu Angkat Bicara Terkait Rusaknya Jalan Penghubung Dua Desa di Satui
Pemkot Jakbar Gandeng Team Jatanras Polres, Amankan HBKB kota Tua
Moeldoko Minta Relawan Jokowi Pasang Baliho Jokowi-Ma’ruf Amin
Rifka Jaya Soroti Merosotnya Perekonomian Di Era Presiden Jokowi
Warga Keluhkan Jalan Penghubung di Satui Kalsel Rusak Berat
Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi
Kapolresta Minta Maaf Atas Pengusiran Wartawan Saat Meliput Berita
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!
%d blogger menyukai ini: