SHOPPING CART

close

Dinas PUPR Minta Proyek Milyaran Rupiah, Perlu Adanya Pendamping Hukum

suarakalimantan.com – . Adanya sejumlah megaproyek bernilai milyaran rupiah yang kini ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun anggaran 2017 ini perlunya ada pendamping agar tak salah arah dan merembet ke masalah

Dari itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin untuk pendampingan hukum, ujar Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Gusti Ridwan Sofyan kepada wartawan suarakalimantan.com usai rapat bersama dengan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, Rabu (22/2.

Menurut Gusti Ridwan Sofyani, bahwa saat ini ada beberapa proyek strategis akan digarap pada tahun anggaran 2017 ini, sehingga perlu pendampingan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Pendampingan ini sangat diperlukan, agar dalam setiap kegiatan proyek atau pekerjaan yang ada di Dinas PUPR itu lebih transparan dan terhindar dari kesalahan yang berujung pada masalah hukum,” ujarnya.

loading...

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin ini menjelaskan keterlibatan TP4D adalah guna melakukan monitoring, evaluasi, dan pencegahan lebih awal dalam setiap proyek yang akan digarap perusahaan penyedia jasa konstruksi. “Sesuai instruksi Presiden RI, maka setiap dinas dapat meminta pendampingan kepada aparat kejaksaan,” katanya. 

Kemudian Ridwan membeberkan, pihak kejaksaan nanti dapat melakukan penilaian, proyek mana yang bisa diberikan pendampingan atau tidak. “Pendampingan sampai proyek selesai dalam satu tahun, terutama proyek bernilai di atas satu miliar,” tuturnya. 

Dalam wawancaranya dengan awak media Suara Kalimantan, Ridwan menyebutkan ada beberapa proyek besar yang akan digarap Pemkot Banjarmasin yakni pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah, siring sungai RK Ilir dan siring sungai Martapura, Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin yang perlu pendampingan TP4D. (TIM)

Bagikan via:
loading...
Tags:

0 thoughts on “Dinas PUPR Minta Proyek Milyaran Rupiah, Perlu Adanya Pendamping Hukum

Tinggalkan Balasan

  • Popular
  • Most Comments
  • Lastest
2019 Jalan Sungai Durian Menuju Simpang Empat Banian Akan Kembali Di Tingkatkan
Kapuspenkum Kejagung Tegaskan Kasus Kunker DPRD Banjar Tetap Proses Hukum
Satpol PP Tangkap dan Gunduli Dua Anak Punk
LEKEM KALIMANTAN Menduga, Proyek Gedung Laboratorium Sains dan Teknologi Tala Bermasalah
Ketum KIB Saran Bentuk TIM Kasus 98 & Sambut Baik Bentuk TIM Tuntaskan Kasus Novel
Tersiar Khabar Ayam Mati Akibat Vaksinasi, Kementrian Turunkan Tim Investigasi Ke Sinjai
Melalui Program (JMS) Kejari Kapuas Berikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dikalangan Pelajar
Refleksi Ibadah Bersama ASN, Sarmi Papua Aman dalam Lindungan Tuhan
Kemendiknas Tindaklanjuti surat edaran KadisdikBud Prov. Kalsel, Tentang Unas Thn 2018 – 2019.
Kemensos: Agar Kegiatan Bantuan Tepat Sasaran
Cek Data Sebagai Pemilih di Pemilu 17 April 2019
Di Makkah Habib Rizieq Shihab Do’akan, Ustadz Arifin Ilham Kondisinya Membaik
Kebakaran, Langgar Bintang Panglima Batur Juga Di Lalap Api
Wakil Ketua DPRD Tanbu Angkat Bicara Terkait Rusaknya Jalan Penghubung Dua Desa di Satui
Pemkot Jakbar Gandeng Team Jatanras Polres, Amankan HBKB kota Tua
Moeldoko Minta Relawan Jokowi Pasang Baliho Jokowi-Ma’ruf Amin
Rifka Jaya Soroti Merosotnya Perekonomian Di Era Presiden Jokowi
Warga Keluhkan Jalan Penghubung di Satui Kalsel Rusak Berat
Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi
Kapolresta Minta Maaf Atas Pengusiran Wartawan Saat Meliput Berita
error: Maaf dilarang mengcopy-paste!
%d blogger menyukai ini: