Selasa, November 13Menyuarakan Suara Rakyat Kalimantan

Diduga Salah Satu Anggota Polsek Gambut Salah Gunakan e-KTP

SUAKA-. Seorang Polisi merupakan salah satu institusi penegak , namun hasil investigasi beberapa LSM di dibawah koordinator Koalisi Lintas LSM ternyata didapatkan adanya dugaan kuat salah satu anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Gambut berinisial HM telah melakukan penyalahgunaan dan pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) wilayah Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu Direktur Aliansi Pengawas Korupsi (APEK) Propinsi Kalimantan Selatan, Rifka Jaya S.Sos, menuturkan bahwa seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan dan pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) data dapat dijerat dengan hukuman pidana, “hasil investigasi gabungan yang kami lakukan mas, ‘suguhnya kepada wartawan’ salah satu oknum anggota POLSEK GAMBUT memalsukan data e-KTP dengan nama lain,” ujar Rifka, Selasa (7/2/) di Banjarmasin.

Menurut Rifka Jaya, oknum anggota Polsek Gambut tersebut berinisial HM dengan merubah nama di e-KTP menjadi H Kusnadi, dan buktinya ada kami dapatkan di kantor Capil dan di kantor Pajak. Bahkan menurut Rifka dengan berbekal e-KTP dengan nama palsu itu yang bersangkutan telah menggunakannya dengan berhubungan dengan salah satu bank di Kalsel yaitu bank OCBC NISP Banjarmasin, ini jelas melanggar hukum dan bisa dijerat dengan ancaman penjara selama 10 tahun.

loading...

Senada juga, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, Selasa (7/2/). Ia mengatakan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan dan pemalsuan e-KTP terkena ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar.

“Pihak yang menyalahgunakan, menggunakan dan memalsukan dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 95B UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar,” ujar Zudan kepada wartawan.

“Kemi meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan eKTP tersebut untuk memberikan efek jera, sekaligus antisipasi terhadap kasus pemalsuan dokumen kependudukan lainnya,” tegas Zudan Arif Fakrullah.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pembaharuan Indonesia GPI Kalimantan, Muhammad Mahyuni SH MM, menyayangkan sikap dari oknum anggota Polsek Gambut yang telah melakukan pemalsuan data atas e-KTP yang dibuatnya, “Kita sangat menyayangkan jika benar ternyata salah satu oknum anggota Polsek Gambut ini menyalahgunakan e-KTP data palsu,” ujarnya.

Menurut Mahyuni, Polisi merupakan bertugas dalam penegakan hukum (Law enforcement) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekpresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkadung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum itu sendiri. Karena menurut dia dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. 

Di samping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya pelaku tindAk pidana itu sendiri, cetus alumnus Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Selanjutnya anggota LBH LEKEM KALIMANTAN ini juga memaparkan bahwa sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Mahyuni menegaskan bahwa di dalam UU No. 2 Th. 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa ada 3 tugas pokok kepolisian yaitu : (1) Memeilihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “Kan tugas seorang Polisi itu berpartisipasi dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (Living law), karena ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat, namun sangat disayangkan saudara HM melakukan kesalahan yang tidak patut dia lakukan sebagai seorang anggota Polri,” ujar Mahyuni. 

Senada juga, Wakil Sekretaris Lembaga Pemerhati Masyarakat (LEMPEMA) Kalimantan Selatan, H Zainal Ilmi, angkat bicara, menurut dia, diharapkan seorang Polisi yang baik itu sedapat mungkin bisa berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (Law enforcement) dari masyarakat yang dilayaninya, bukan memberikan contoh yang salah dan bertentangan dengan ketentuan kaidah hukum itu sendiri.

LEMPEMA Kalimantan Selatan selalu aktif ikut serta dalam investigasi Koalisi Lintas LSM Kalsel, dan sangat disayangkan didapat dugaan kuat adanya salah satu oknum anggota Polsek Gambut ini jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertolak belakang dengan tugas yang diembannya, ujar Zainal dengan nada tinggi.

Hasil investigasi yang kami dapatkan, ternyata adanya oknum anggota Polsek Gambut ini bukan hanya menyalahgunakan e-KTP, ternyata data dilapangan yang kami dapatkan beliau juga dikenal berprofesi sebagai pelaku meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi (rentener) melebihi dari ketentuan bank Indonesia, pungkas Zainal kepada wartawan Suara Kalimantan.

Wakil Ketua Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) Kalimantan Selatan, Akhmad Burhanudin memaparkan bahwa sangat tidak pantas seorang anggota Polri melakukan pelanggaran hukum, seharusnya seorang penegak hukum itu memberikan contoh yang baik bagaimana agar masyarakat jangan sampai melanggar ketentuan hukum yang ada.

Kitapun beberapa kali ikut andil dalam investigasi Koalisi Lintas LSM Kalsel, disana banyak sekali data yang kami dapatkan adanya beberapa anggota kepolisian melakukan tindakan hukum yang semestinya itu tidak dilakukannya, seperti adanya pembiaran masyarakat melakukan tindakan hukum, tidak terkecuali yang telah dilakukan oleh oknum anggota Polsek Gambut ini.

Banyak hal yang telah dilanggar oleh salah satu oknum anggota Polsek Gambut ini, tukas Burhanudin, bukan hanya penyalahgunaaan e-KTP, melainkan juga berprofesi sebagai pelaku bisnis membungakan uang, dan juga data yang kami dapatkan yang bersangkutan telah menjual sebidang tanah, namun setelah tanah dan SHMnya tersebut kami cek kelapangan, ternyata tanah yang dijual oleh bersangkutan itu fiktif alias tidak ada tanahnya dan ini jelas ada unsur pidananya, yaitu melakukan penipuan terhadap pembelinya.

Kita berharap Kapolsek Gambut, pinta Burhanudin, memberikan teguran kepada anggotanya, bukan hanya kepada HM, melainkan kepada oknum anggota lainnya jika ada melakukan pelanggaran hukum. Karena kamipun mendapatkan adanya pembiaran terhadap pelaku pelanggar hukum, seperti di daerah jalan Pemajatan maraknya permainan judi adu ayam, dan sepertinya ini seakan-akan terlindungi oleh para penegak hukum itu sendiri.

Menurut Burhanudin, dari hasil investigasi gabungan LSM yang kami dapatkan tempat judi sabung ayam itu berada disekitar jalan Pemajatan Km. 1,700 masuk Dinar Mas III Kompleks Masmona Gambut, dengan kegiatan setiap hari Senin, Rabu sama hari Sabtu dan bahkan pula kami temukan salah satu peserta mengendarai mobil plat merah merk Toyota Inova dengan No. Pol. DA 3208, “peserta sabung ayam itu orang berkelas semua, dan sepertinya kaya-kaya, buktinya mereka datang rata-rata mengendarai mobil bermerk semua,” ujar Ibur panggilan akrab kesehariannya. (TIM)

Bagikan via:

Tinggalkan Balasan

error: Maaf dilarang mengcopy-paste!

Klik gambar di atas untuk menutup iklan